“Proses pencabutan sudah berjalan pada tahun 2004 di Kanwil BPN Riau, nah, kok baru tahun 2006 ada pengukuran ulang tapal batas? Ini modus operandi Mafia Tanah yang ada kaitannya dengan BPN seperti yang sudah berkali-kali terjadi di Indonesia, bahkan Kepala Kanwil BPN Riau pun ada di dalamnya saat ini, kan?” pungkas Feri Sibarani.
Anehnya, pihak PT TKWL yang dikonfirmasi dalam berita ini melalui nomor WA Alex selaku Humas, namun hingga berita ini diturunkan, Alex yang sepertinya sudah membaca konfirmasi elektronik di akun WA-nya, belum memberikan respon hingga saat ini.
Feri Sibarani menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan untuk menyusun berkas lengkap dan menyerahkannya kepada Menkopolhukam, Prof Mahfud MD di Jakarta. Sebab, menurutnya, aparat penegak hukum di daerah sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Terakhir, ia juga berharap agar menteri ATR/BPN menanggapi isu penindasan terhadap masyarakat oleh mafia tanah yang beberapa hari lalu sempat mengatakan bahwa provinsi Riau menjadi yang terdepan dalam kasus mafia tanah.
