“Jadi efek Pergub tersebut telah menimbulkan jurang pemisah antara perusahaan pers dan jurnalis di Provinsi Riau. Selain itu, skema tersebut juga melegalkan praktik monopoli anggaran publisitas di Pemprov Riau, karena hanya segelintir media yang memenuhi kriteria di Regulasi bisa cukup. Apa urgensinya regulasi? Tidak ada sama sekali, kecuali untuk mempersulit hidup orang lain dan untuk memperkaya kelompok tertentu,” jelas Feri.
Menurut dia, pemerintah harus memperlakukan semua perusahaan pers dan jurnalis secara setara. Tawarkan ruang dan kemungkinan yang sama. Verifikasi perusahaan pers dan UKW sebagai syarat keikutsertaan dalam kerja sama pemerintah cenderung tidak toleran, karena seharusnya pemerintah fokus pada kerja pers, bukan hanya soal persyaratan formal yang tidak bisa menjadi tolak ukur,” lanjutnya.
“Gubernur Riau harus paham undang-undang pers. Apa itu jurnalis dan apa itu perusahaan pers. Jangan membuat kebijakan sendiri yang tendensius terhadap ribuan jurnalis lainnya. Ribuan wartawan dan perusahaan Pers lainnya juga harus mendapatkan perhatian dari Gubernur Riau, harus perduli, karena semua masyarakat Riau yang butuh sandang, pangan dan sejahtera, “Ungkapnya.
