Kab.Berau,Kaltim – Aswar Nasir, S.H, Ketua Bersama Untuk Negeri Masih Menunggu Tindak Lanjut RDP DPRD Kabupaten Berau
Ketua Bersama Untuk Negeri (BUN), Aswar Nasir, S.H menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat balasan resmi dari DPRD Kabupaten Berau terkait permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diajukan pada Senin 19 Januari 2026.
Permohonan RDP tersebut diajukan sebagai upaya memastikan tata kelola sektor pertambangan batubara di Kabupaten Berau berjalan secara transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui surat bernomor 011/PRDP/BUN/I/2026, Bersama Untuk Negeri secara resmi meminta DPRD Kabupaten Berau memfasilitasi RDP yang melibatkan perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau.
Aswar Nasir, S.H. menjelaskan bahwa RDP tersebut dimaksudkan untuk memperoleh klarifikasi serta data resmi dari perusahaan pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta pelaksanaan dan dampak Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat Kabupaten Berau.
“Permohonan RDP ini kami ajukan sebagai bentuk pengawasan publik agar pengelolaan sumber daya batubara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Berau,” ujar Aswar Nasir, S.H.
Dalam surat permohonan itu, Bersama Untuk Negeri juga mendasarkan pengajuan RDP pada sejumlah pertimbangan, di antaranya surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang menegaskan kewajiban perusahaan pertambangan dalam menyampaikan data ketenagakerjaan serta realisasi PPM.
