Di sisi lain, pihak perusahaan membantah tidak melakukan langkah penyelesaian. Perwakilan eksternal Berau Coal, Danar, menyatakan mediasi dan verifikasi lokasi telah beberapa kali difasilitasi pemerintah daerah bersama instansi pertanahan.
Ia menyebut pengecekan titik koordinat pernah dilakukan pada 2020 hingga 2021 bersama Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait. Menurutnya, persoalan perlu dirunut kembali dengan membawa dasar data masing masing pihak.
“Pengecekan lokasi pernah dilakukan. Ini perlu dirunut kembali bersama pemerintah daerah. Semua pihak harus membawa dasar data dan koordinat masing masing,” ujarnya di area tambang.
Aksi pendudukan lahan ini menandai kebuntuan panjang konflik agraria antara warga dan perusahaan tambang di Berau. Warga menilai tanpa kepastian ganti rugi dan perlindungan atas lahan garapan lama, keberadaan tambang hanya menyisakan kerusakan kebun dan hilangnya sumber penghidupan mereka.***
Sumber : Kelompok Tani
