Maratua,Berau,Kaltim(L.A) — Rapat koordinasi penataan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan dan masyarakat di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, digelar pada Rabu (26/8/2026) di Kantor Camat Maratua. Rapat dipimpin oleh Camat Maratua Ashari, S.E., bersama Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Maratua.Rabu(26/8/26)
Rapat dihadiri Kapolsek Maratua Ipda Sunarto, Danramil 0902-08/Maratua Mayor Czi Yusuf Zarkasi, perwakilan Danposal Maratua KLS Yusrizal, UPT Perhubungan, para kepala kampung se-Kecamatan Maratua pembahasan difokuskan pada penataan surat rekomendasi bagi nelayan dan masyarakat sebagai dasar dalam proses penyaluran BBM subsidi di wilayah Maratua.
Forum membahas kondisi di lapangan, mekanisme penerbitan rekomendasi, serta kebutuhan untuk memperbaiki pendataan agar penerima dan jumlah kebutuhan BBM dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.
Setiap pemerintah kampung akan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap nelayan serta masyarakat yang membutuhkan BBM. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan surat rekomendasi diterbitkan berdasarkan data yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil penataan rekomendasi selanjutnya menjadi bahan dalam proses penyaluran BBM di SPBN Maratua, sehingga distribusi dapat berlangsung sesuai peruntukan dan kebutuhan penerima.
Rapat tersebut menindaklanjuti koordinasi dengan PT Pertamina mengenai penataan serta pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah Maratua. Hasil pembahasan dituangkan dalam notulen yang memuat sejumlah poin dan usulan untuk diteruskan melalui Pemerintah Kecamatan Maratua dan pemerintah kampung kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Dengan adanya hasil koordinasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Maratua bersama pemerintah kampung akan mengawal proses pendataan serta penyusunan surat rekomendasi agar pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Hasil rapat Pelaksanaan penyaluran BBM subsidi di SPBN Maratua terus mendapatkan pengawasan ketat di lapangan oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses distribusi berjalan tertib, surat rekomendasi digunakan sesuai peruntukan, serta kebutuhan BBM bagi nelayan dan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat sasaran.***
