KAMPAR, (LA) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kampar memperkenalkan sebuah terobosan di bidang keamanan siber pada Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Rabu (3/12/2025).
Melalui forum yang berlangsung secara hybrid tersebut, Diskominfo Kampar mempresentasikan sistem pengawasan situs berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk memantau dan mendeteksi konten berisiko di laman-laman pemerintah.
Lonjakan Serangan Digital Picu Lahirnya Inovasi
Inovasi ini berangkat dari maraknya serangan digital terhadap domain pemerintah, terutama go.id dan desa.id. Serangan tersebut umumnya berupa penyisipan konten ilegal seperti judi online, promosi obat aborsi, phishing, hingga indikasi peretasan.
Komdigi RI mencatat lebih dari 6.000 URL situs pemerintah terkontaminasi hingga November 2025. Kondisi ini menjadi alarm serius bahwa pemerintah daerah perlu bergerak cepat menghadirkan sistem pengawasan yang lebih canggih, terukur, dan berkelanjutan.
Sistem Web Crawling Berbasis AI: Otomatis, Berkala, dan Real-Time
Menjawab tantangan tersebut, Diskominfo Kampar mengembangkan teknologi web crawling berbasis AI yang mampu bekerja secara otomatis, berkala, dan mendekati real-time.
Sistem ini dirancang untuk memindai halaman-halaman situs pemerintah, memetakan konten, serta mendeteksi indikasi konten berbahaya tanpa harus menunggu laporan manual.
Melalui pemindaian terstruktur, sistem dapat mengidentifikasi URL yang terindikasi bermasalah dan memberi tanda peringatan bagi pengelola situs agar segera melakukan penanganan.
Kolaborasi Pemda dan Kampus: Mahasiswa Turut Terlibat
Teknologi ini tidak lahir sendirian. Diskominfo Kampar menggandeng mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, yaitu Intan Nurzari dan David Ibnu Haris, yang terlibat langsung dalam proses pengembangan sistem.
Mereka bekerja dengan bimbingan akademisi sekaligus narasumber rakor, Benny Putra, yang mengarahkan pemanfaatan kecerdasan buatan dan analisis bahasa alami (natural language processing) dalam teknologi tersebut.
Melalui pendekatan tersebut, sistem tidak hanya membaca teks, tetapi juga memahami pola kata dan frasa yang sering muncul pada konten berisiko, seperti promosi judi, penipuan, atau aktivitas ilegal lain.
Dari Manual ke Otomatis: Deteksi Lebih Cepat dan Akurat
Benny menjelaskan, selama ini pengawasan konten situs pemerintah banyak bergantung pada pengecekan manual oleh operator. Pola ini menyita banyak waktu dan tenaga, serta berisiko menyebabkan keterlambatan deteksi.
“Dengan sistem pemantauan otomatis, proses deteksi dapat berlangsung lebih cepat, lebih akurat, dan dapat memberi peringatan dini sebelum kerusakan lebih besar terjadi,” paparnya dalam sesi pemaparan.
Sistem ini diharapkan dapat menjadi “early warning system” bagi pengelola situs pemerintah di daerah, sehingga insiden konten berbahaya dapat segera diminimalkan.
Dilirik Komdigi RI sebagai Model Nasional
Terobosan Diskominfo Kampar tersebut mendapat apresiasi positif dari Direktorat Jenderal Komdigi RI. Dalam forum rakornas, teknologi pemantauan berbasis AI ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model nasional yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya.
Diskominfo Kampar menilai inovasi ini dapat menjadi fondasi awal pemanfaatan kecerdasan buatan di sektor keamanan digital daerah.
“Selain memperkuat ketahanan siber pemerintah, kehadiran teknologi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi mampu mendorong percepatan transformasi digital nasional,” demikian disampaikan perwakilan Diskominfo Kampar.
Menuju Sistem Pemantauan Terpadu Nasional
Dengan dukungan Komdigi RI, Diskominfo Kampar berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem web crawling berbasis AI ini. Ke depan, teknologi tersebut ditargetkan tidak hanya mengawasi situs di Kampar, tetapi juga berpotensi menjadi sistem pemantauan terpadu bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa daerah dapat menjadi motor inovasi, bukan sekadar pengguna teknologi, dalam memperkuat ketahanan siber dan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
