Pekanbaru, (LA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2025 dilaporkan mengalami defisit yang signifikan, mencapai lebih dari Rp2 triliun. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang baru saja dilantik.
“Di awal pemerintahan kami, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah defisit APBD yang mencapai Rp2 triliun. Ini merupakan tantangan yang harus segera kami selesaikan,” ujar Abdul Wahid dalam wawancara usai bertemu tokoh masyarakat Riau di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Langkah Cepat dan Tepat untuk Atasi Defisit
Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa persoalan defisit anggaran harus segera ditangani agar tidak menghambat pembangunan maupun pelayanan publik di Riau. Ia menyatakan pihaknya tengah merancang kebijakan strategis untuk meminimalkan dampak defisit tersebut.
“Masyarakat Riau menunggu apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu, kami akan segera mengambil kebijakan yang tepat agar dampak defisit ini bisa diminimalkan,” kata Abdul Wahid.
Langkah-langkah yang sedang dikaji meliputi:
1. Optimalisasi Pendapatan Daerah: Memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan sektor-sektor yang berkontribusi besar.
2. Efisiensi Belanja Daerah: Memprioritaskan pengeluaran yang mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat: Melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dana melalui transfer atau bantuan keuangan khusus.
Sinergi dengan DPRD dan Pemangku Kepentingan
Gubernur Abdul Wahid mengajak DPRD Riau serta pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini. Sinergi dan koordinasi yang baik diyakini akan mempercepat penanganan defisit APBD.
“Kami berharap ada kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, serta para pemangku kepentingan. Dengan begitu, kami bisa segera mengatasi tantangan ini,” tuturnya.
Komitmen pada Program Prioritas
Meski menghadapi tantangan keuangan, Gubernur Abdul Wahid memastikan bahwa Pemprov Riau tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa masyarakat Riau berharap di periode ini kami mampu mengatasi defisit anggaran dengan kebijakan yang tepat, tanpa mengorbankan program-program yang sudah direncanakan,” tegasnya.
Abdul Wahid juga menambahkan bahwa pelayanan publik akan tetap menjadi prioritas utama. Ia memastikan keterbatasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Defisit APBD ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Abdul Wahid. Namun, dengan langkah-langkah strategis yang dirancang, ia optimis permasalahan ini dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Riau.
