Jakarta, (LA) – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan bahwa proses uji publik penulisan ulang sejarah nasional akan mulai digelar pada 20 Juli 2025 mendatang. Hal ini disampaikannya kepada media usai menghadiri rapat di kawasan Senayan, Kamis (10/7/2025).
“Nanti kita akan melaksanakan uji publik, kalau tidak salah, sudah ada jadwalnya, itu mulai tanggal 20-an Juli,” kata Fadli Zon.
Fadli menyambut baik inisiatif DPR RI membentuk tim supervisi terhadap proyek penulisan ulang sejarah tersebut. Ia menyebut, keterlibatan lembaga legislatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan merupakan langkah penting demi menjamin kualitas dan akurasi penulisan sejarah.
“Ya bagus, ini memang tugas DPR untuk melakukan supervisi, termasuk dari Komisi X sendiri. Kita sangat senang dengan itu,” ucapnya.
Uji Publik Libatkan Sejarawan dan Berbagai Pemangku Kepentingan
Fadli menegaskan, dalam pelaksanaan uji publik nanti, kementeriannya akan melibatkan berbagai pihak, termasuk para sejarawan, akademisi, lembaga arsip, budayawan, dan perwakilan masyarakat adat.
“Ini momentum penting agar sejarah yang ditulis bisa mencerminkan narasi kolektif dan tidak bersifat sepihak,” jelas Menbud.
DPR Bentuk Tim Supervisi Gabungan Komisi III dan X
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa DPR akan menurunkan tim supervisi gabungan dari Komisi III dan Komisi X untuk mengawal proses penulisan ulang sejarah yang kini digarap Kementerian Budaya RI.
“Setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” ujar Dasco, Sabtu (5/7/2025).
Tim ini dibentuk guna memastikan bahwa proses penulisan sejarah dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas dari muatan politis.
