Situasi rapat pun sempat memanas, diwarnai beragam pendapat dari perwakilan masyarakat dan anggota dewan. Akhirnya disepakati bahwa rapat akan dijadwalkan ulang dengan harapan semua pihak, termasuk perusahaan, bisa hadir untuk memberikan penjelasan terbuka.
Anggota DPRD Berau, Agus Uriansyah, S.Pd, menegaskan pentingnya transparansi agar masyarakat tidak terus dibayangi tanda tanya.
“Pihak Berau Coal seharusnya hadir dan menjelaskan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Ini kebijakan provinsi, tapi semestinya tetap melibatkan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Perwakilan dari tujuh ormas yang hadir juga menegaskan sikap mereka. Jika tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan maupun pemerintah, mereka berencana menggelar aksi besar bersama masyarakat.
“Kami paham pentingnya investasi dan pembangunan, tapi untuk apa jalan yang sudah dibangun malah dirusak kembali demi tambang? Apalagi pemindahan jalan ke area lain justru membuat jarak semakin jauh,” ujar salah satu perwakilan ormas.
Agus Uriansyah menambahkan, kebijakan ini harus dikaji ulang karena masyarakat keberatan dengan dampak yang ditimbulkan.
“Warga dari jalur Tanjung Redeb menuju pesisir selatan akan terbebani jarak yang lebih jauh dan biaya transportasi yang meningkat. Ini perlu diperhatikan dan dikoreksi dengan bijak,” jelasnya.
RDP ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan masyarakat Berau untuk menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata pada aktivitas tambang.***
