Nasional

Prabowo Prioritaskan Pendidikan, Koperasi Desa, dan Pemberantasan Korupsi dalam Taklimat Istana

Literasi
37
×

Prabowo Prioritaskan Pendidikan, Koperasi Desa, dan Pemberantasan Korupsi dalam Taklimat Istana

Sebarkan artikel ini
Taklimat

Jakarta, (LA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Taklimat yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah program kerja strategis yang akan dijalankan ke depan, dengan fokus utama pada sektor pendidikan, ekonomi desa, serta pemberantasan korupsi.

Pembangunan Sekolah Rakyat dan Fasilitas Pendidikan di Pelosok

Salah satu poin utama yang ditekankan Presiden Prabowo adalah pentingnya pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia merencanakan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, serta perbaikan fasilitas pendidikan hingga ke pelosok negeri.

“Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan pentingnya pendidikan untuk semua. Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan hingga ke daerah terpencil,” ujar Bima Arya usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan.

70.000 Koperasi Desa untuk Meningkatkan Ekonomi Rakyat

Selain sektor pendidikan, Prabowo juga menekankan pembangunan ekonomi pedesaan melalui pendirian 70.000 koperasi desa yang berfungsi sebagai outlet kebutuhan pokok dan obat-obatan bagi masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar per desa, dengan Rp6 miliar di antaranya diperuntukkan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Beliau menyampaikan bahwa akan ada koperasi desa yang menjadi pusat distribusi sembako dan obat-obatan. Jika sebelumnya dana desa hanya Rp1 miliar, kini setiap desa bisa mendapatkan Rp7 miliar,” jelas Bima.

Komitmen Memerangi Kemiskinan dan Korupsi

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberikan akses pendidikan terbaik bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, kritik yang muncul terhadap program prioritas pemerintah adalah hal yang wajar, namun hal itu tidak akan menghalangi implementasi kebijakan yang telah dirancang.

Tinggalkan Balasan