Potensi Penyalahgunaan Izin
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai potensi penyalahgunaan izin tata ruang di wilayah perairan. Keterlibatan perusahaan swasta dalam penguasaan tanah di area pagar laut ini menjadi sorotan, terutama mengingat kawasan tersebut adalah ruang yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik dan pelestarian lingkungan.
Menanti Kepastian Hukum
Hingga kini, baik KKP maupun ATR/BPN belum memberikan penjelasan rinci terkait langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Trenggono dan Nusron sepakat bahwa proses penyelidikan membutuhkan waktu, namun keduanya berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keadilan.
Publik kini menanti langkah tegas pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini. Apakah pagar laut di Tangerang akan menjadi contoh penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, ataukah kasus ini akan berakhir tanpa kejelasan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi ujian bagi integritas pemerintah dalam melindungi wilayah pesisir Indonesia.
