Jakarta, (LA) – Maraknya praktik prostitusi atau keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menyita perhatian publik. Tidak hanya Menteri, Komisi II DPR RI turut menyoroti fenomena ini dan meminta langkah tegas dari Otorita IKN.
Dilansir dari laman CNN Indonesia, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bahkan terkejut saat dikonfirmasi awak media terkait laporan tersebut.
“Waduh, gawat, gawat, gawat. Ini harus dicek,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).
Ia menilai fenomena ini sebagai ancaman moral dan sosial yang tidak bisa dibiarkan terjadi di wilayah strategis nasional yang sedang dibangun menjadi pusat pemerintahan Indonesia.
DPR: Bisa Ganggu Kinerja ASN
Sorotan serupa disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. Ia menyebut berita soal PSK dan juga dugaan sabung ayam di kawasan IKN bisa berdampak negatif terhadap psikologis para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di sana.
“Jangan sampai istri-istri ASN khawatir semua, Pak. Kalau sudah bermasalah dengan istri, sempit dunia itu, Pak,” kata Khozin dalam rapat dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Selasa (8/7/2025).
Khozin juga menekankan pentingnya menjaga IKN sebagai “episentrum ketatanegaraan” yang bebas dari praktik kemaksiatan dan gangguan sosial lainnya.
Basuki: Lokasi Bukan di Inti Kawasan IKN
Menanggapi hal itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa praktik prostitusi tersebut tidak terjadi di kawasan inti IKN, melainkan di wilayah sekitar, seperti Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Itu di Sepaku, sekitar 3 kilometer dari kawasan inti IKN. Jadi bukan di dalam IKN-nya,” ujar Basuki.
Ia menyebut aparat gabungan sudah melakukan razia, termasuk saat bulan Ramadan lalu, dan menutup beberapa warung yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi.
Satpol PP: 64 PSK Ditertibkan
Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menyebut telah menertibkan total 64 perempuan yang diduga sebagai pramunikmat sepanjang 2025.
“Operasi pertama kami tertibkan dua orang, lalu 32 orang pada operasi kedua, dan 30 orang pada operasi ketiga,” kata Kepala Satpol PP Bagenda Ali.
Menurutnya, praktik prostitusi dilakukan secara daring menggunakan aplikasi media sosial. Para pelaku menyewa penginapan dengan tarif sekitar Rp300 ribu per malam dan menawarkan jasa antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan.
Para pelaku mayoritas berasal dari luar daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, hingga Yogyakarta. Mereka yang berasal dari luar daerah diminta segera meninggalkan Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari setelah pembinaan.
Bagenda menambahkan bahwa penanganan masalah ini membutuhkan sinergi lintas sektor karena IKN merupakan kawasan strategis nasional yang harus dijaga dari degradasi moral dan sosial.
“Kami terus pantau dan lakukan patroli bersama Tim Terpadu yang terdiri dari Satpol PP, kepolisian, dan unsur terkait,” ujarnya.
