Kab.Berau,Kaltim (L.A) – Ketua GM FKPPI Kalimantan Timur (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri), Bastian, menyampaikan sikap tegas terkait pelaksanaan penertiban kebun sawit oleh Satgas Gabungan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kabupaten Berau.
Ia menilai kebijakan yang saat ini dijalankan perlu dikaji ulang secara menyeluruh dan berpijak pada regulasi yang jelas serta berkeadilan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemasangan papan larangan dan penyitaan lahan oleh Satgas PKH di sejumlah titik. Dalam praktiknya, langkah tersebut dinilai justru menyasar kebun sawit milik rakyat, bukan kebun sawit milik perusahaan besar sebagaimana tujuan utama penertiban kawasan hutan.
Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis data di lapangan, Bastian menyebut mayoritas kebun sawit yang berada di kawasan KBK di Kabupaten Berau merupakan kebun milik masyarakat. Kebun-kebun tersebut telah lama dikelola secara mandiri dan menjadi sumber penghidupan utama bagi warga setempat.
Menurutnya, fakta ini tidak boleh diabaikan dalam proses penertiban. Kesalahan dalam membaca kondisi lapangan berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Bastian secara khusus mengingatkan agar Satgas PKH berhati-hati dalam menyusun dan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kekeliruan dalam mengklasifikasikan kebun rakyat sebagai kebun perusahaan dapat menciptakan persepsi yang keliru di tingkat pusat.
