Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Kepulauan Meranti akan mengalokasikan minimal 25 persen anggaran sektor kesehatan untuk mendukung program JKN, termasuk pembiayaan jaminan kesehatan dan dukungan operasional lainnya.
“Kami berharap forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan demi layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tambahnya.
BPJS Kesehatan Apresiasi Kepulauan Meranti
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Bernat Sibarani, mengapresiasi Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungannya terhadap program JKN.
Menurutnya, forum ini menjadi ajang evaluasi pelaksanaan JKN sekaligus sarana menjaring masukan dari pemangku kepentingan di daerah.
“Kami ingin mengetahui langsung tantangan yang dihadapi dalam implementasi JKN serta membahas langkah strategis untuk menjamin kelangsungan program ini ke depan,” ujarnya.
Dari sisi cakupan kepesertaan, Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan partisipasi lebih dari 98 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemkab dan BPJS Kesehatan.
Namun demikian, Bernat mengingatkan adanya tren penurunan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat, khususnya kategori BPIHT. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena mayoritas peserta JKN di Meranti berasal dari segmen tersebut.
“Jika tren ini tidak ditangani dengan baik, maka berisiko menurunkan akses layanan kesehatan masyarakat yang selama ini ditanggung oleh negara,” ungkapnya.
