Pekanbaru, (LA) – Upaya memperkuat sinergi antar lembaga menjadi agenda utama dalam kunjungan koordinasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Riau, Johan Manurung, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, ke Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, Rabu (25/6/2025).
Fokus Utama: Pembinaan Hukum dan Harmonisasi Regulasi
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau ini memprioritaskan diskusi pada tiga bidang utama:
1. Pembinaan Hukum: Memastikan implementasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Pengharmonisasian Regulasi: Merancang peraturan daerah yang adaptif dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Sistem Hukum Inklusif: Membuka ruang partisipasi lebih luas dalam penyusunan kebijakan hukum.
Johan Manurung menyampaikan bahwa kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Riau menjadi pilar utama dalam membangun tata kelola hukum yang efektif. “Soliditas sinergi ini menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Kami ingin regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan warga dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Apresiasi Pemerintah Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Johan mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Riau sebagai mitra strategis yang mendukung berbagai program Kemenkumham. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam setiap proses pembentukan regulasi.
Menanggapi hal ini, Penjabat Sekdaprov Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan dukungannya terhadap koordinasi yang dilakukan. “Harmonisasi regulasi menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang adil. Kami menyambut baik kerja sama ini untuk memperkuat pembinaan hukum yang lebih konstruktif,” katanya.
Harapan untuk Masa Depan
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penguatan kerja sama yang lebih intensif antara Kanwil Kemenkumham Riau dan Pemprov Riau. Dengan kolaborasi ini, kedua lembaga berkomitmen mewujudkan kebijakan hukum yang adaptif, progresif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa kerja sama ini dapat meningkatkan pelayanan hukum dan menciptakan regulasi yang lebih baik untuk Provinsi Riau,” tutup Johan.
Dengan komitmen kuat dari kedua pihak, upaya untuk menciptakan tata kelola hukum yang inklusif dan progresif di Provinsi Riau kini berada di jalur yang tepat.
