Berau, Kaltim(LA)— Bantuan mobil operasional dari PT Berau Coal kepada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Suaran, Kecamatan Sambaliung, yang diberikan sejak tahun 2022, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, kendaraan tersebut diduga tidak lagi berada di kampung dan tidak diketahui kejelasannya.
Menurut warga Kampung Suaran, mobil bus bantuan dari perusahaan tambang terbesar di Kabupaten Berau itu sempat beroperasi selama sekitar tujuh bulan untuk mengantar jemput anak-anak sekolah. Namun, sejak beberapa waktu lalu, kendaraan tersebut tak lagi terlihat.
“Setahu saya, itu mobil bantuan dari PT Berau Coal untuk antar jemput anak sekolah. Tapi sekarang sudah lama tidak kelihatan. Dulu sempat jalan sekitar tujuh bulan,” ujar salah satu warga.
Warga juga mengaku sempat heran karena meskipun mobil itu disebut sebagai bantuan, orang tua siswa tetap dibebankan biaya Rp150 ribu per anak setiap bulannya. “Kami pikir karena itu bantuan dari perusahaan besar, ya gratis. Tapi ternyata tetap harus bayar. Namanya juga orang kampung, ya sempat kaget juga,” tambah warga tersebut.
Menanggapi isu yang beredar, tim media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Ketua BUMK Kampung Suaran, Ari Abbas, yang ditemui di salah satu kafe di Jalan Aji Isa III, Tanjung Redeb, pada 5 Agustus 2025.
Abbas menjelaskan bahwa mobil tersebut memang sempat beroperasi selama tujuh bulan, namun karena keterbatasan anggaran untuk membayar gaji sopir dan biaya bahan bakar, operasional dihentikan.
“Kita bingung mau ambil anggaran dari mana untuk bayar sopir dan beli BBM. Karena itu, kami kenakan ongkos Rp150 ribu per anak untuk menutupi biaya. Tapi tetap tidak cukup. Akhirnya mobil hanya bisa jalan tujuh bulan, setelah itu terparkir lama dan rusak karena tidak dipakai,” ungkapnya.
Abbas mengaku sempat memperbaiki mobil tersebut dengan dana pribadi. Namun, ketika ditanya soal keberadaan mobil itu sekarang, ia menjawab bahwa unit tersebut kini berada di salah satu perusahaan.
“Mobilnya aman, masih ada. Sekarang ada di salah satu perusahaan. Apakah dipinjam atau dikontrakkan, saya tidak bisa jawab pasti. Yang jelas keberadaannya diketahui dan tidak hilang,” jelasnya.
Abbas menambahkan bahwa keputusan menempatkan mobil di perusahaan tersebut merupakan hasil musyawarah dengan aparatur kampung dan tokoh masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa tidak ada pemberitahuan resmi kepada warga terkait hal ini.
Pernyataan ini justru menuai kekecewaan dari masyarakat. Salah seorang warga menilai tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan awal dari pemberian bantuan mobil.
“Saat serah terima dulu, jelas disebutkan bahwa mobil itu harus digunakan untuk mendukung transportasi anak sekolah dan keperluan usaha BUMK, termasuk situasi darurat. Tapi sekarang malah di perusahaan. Ini sangat mengecewakan,” katanya.
Tidak adanya transparansi hal ini memicu sorotan dari berbagai pihak,media dan sejumlah LSM.
warga mengaku akan melaporkan hal ini kepada pihak-pihak terkait untuk meminta melakukan audit berdasarkan fakta yang terjadi.
Editor: Teguh S.H
