Pekanbaru, (LA) – Nama Abdul Wahid, calon gubernur Riau yang sebelumnya mendapatkan dukungan luas, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Terungkapnya keterlibatan Abdul Wahid sebagai Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Banleg) DPR RI untuk revisi Undang-Undang Pilkada, Rabu (21/8/2024), telah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan warga Riau. Masyarakat merasa pengkhianatan terhadap konstitusi telah terjadi, dan mereka mempertanyakan kelayakan Abdul Wahid untuk memimpin provinsi ini.
Abdul Wahid, yang juga merupakan Wakil Ketua Banleg DPR RI dan anggota DPR RI dari Dapil Riau II, turut menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat threshold dukungan dan syarat umur calon kepala daerah. Keputusan ini ditolak keras oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan akademisi, yang menyebutnya sebagai “darurat demokrasi.” Demonstrasi besar-besaran pun pecah di berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Riau, menuntut agar revisi RUU Pilkada tersebut segera dibatalkan. Namun, aksi-aksi tersebut berujung pada bentrokan dengan aparat, yang mengakibatkan penangkapan sejumlah aktivis.
“Abdul Wahid adalah sosok yang sebelumnya kami percayai. Namun, jika benar ia terlibat dalam Panja RUU Pilkada, maka ia tidak layak lagi menjadi pemimpin kami,” ungkap salah satu tokoh masyarakat di Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya. “RUU Pilkada ini jelas-jelas mengebiri hak-hak demokrasi rakyat. Terlibat di dalamnya sama saja dengan mengkhianati konstitusi negara.” Sambungnya.
Di media sosial, keterlibatan Abdul Wahid dalam Panja Banleg ini memicu sorotan tajam. Sebuah akun TikTok bernama Riau Koreksi mengunggah video yang menunjukkan kekecewaan publik terhadap Abdul Wahid. Postingan tersebut direspon dengan ribuan komentar dari netizen yang mengaku kecewa dan mempertimbangkan untuk tidak lagi mendukungnya dalam Pilkada Riau 2024.
“Kami kecewa,” demikian narasi dalam video tersebut. “Jika benar, sangat kecewa,” timpal seorang netizen. “Opsss, gak jadi pilih dia kayaknya, padahal besar harapan untuk pimpin Gubri,” komentar lainnya.
Kekecewaan masyarakat semakin menguat setelah aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Riau dan beberapa titik strategis di Pekanbaru. Ribuan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan, menolak tegas revisi RUU Pilkada yang dianggap mencederai demokrasi. Nama Abdul Wahid yang disebut sebagai Ketua Tim Perumus RUU Pilkada menjadi fokus kemarahan publik. Sejumlah pihak bahkan mulai mempertimbangkan ulang dukungan mereka terhadap Abdul Wahid, mengingat dampak negatif yang mungkin ditimbulkan jika ia terpilih menjadi gubernur.
“Mereka yang terlibat dalam Panja RUU Pilkada adalah pengkhianat rakyat,” seru salah satu orator dalam aksi demo di Pekanbaru, yang disambut gemuruh teriakan para demonstran.
Hingga berita ini diturunkan, Abdul Wahid belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan yang berkembang melalui surat konfirmasi yang telah dilayangkan oleh wartawan via pesan Whatsapp. (RR)
