Riau, (LA) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau 2024 dirundung kontroversi setelah beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan dugaan pelanggaran serius oleh sejumlah pasangan calon (Paslon). Video-video ini menjadi viral di platform TikTok dan menimbulkan keprihatinan publik atas integritas pesta demokrasi di wilayah tersebut. Masyarakat kini mempertanyakan tindak lanjut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan pelanggaran ini.
Dugaan Video Undangan TPS dengan Stiker Paslon
Akun TikTok @jejakpolitikriau mengunggah video berdurasi 6 detik yang menghebohkan jagat maya. Dalam video tersebut terlihat undangan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditempeli stiker Paslon Gubernur Riau nomor urut 01, Wahid-SF Hariyanto, serta Paslon Bupati Siak, Irving. Seorang pria dalam video itu terdengar menyebutkan bahwa “undangan untuk warga ada foto calegnya”. Dugaan penggunaan undangan TPS yang disertai kampanye terselubung ini dianggap sebagai pelanggaran kode etik pemilu yang berpotensi menyesatkan pemilih.
Menanggapi hal tersebut Timses ISO Marudud Pakpahan menduga ada oknum-oknum yang ingin merusak nama baik pasangan Irving-Sugianto di Hari Tenang jelang Pilkada Siak 2024.
“Ini fitnah yang begitu kejam, kami sangat kaget ketika melihat video itu, kami tidak pernah melakukan hal-hal konyol selama masa tahapan pilkada Siak ini sampai sekarang, ini harus diusut sampai tuntas,” ungkap Marudut Pakpahan kepada awak media Ahad 24 November 2024 dikutip dari Riautribune.com
Dugaan Bukti Rekaman Politik Uang
Sementara itu, akun TikTok @relawanbangunriau mempublikasikan video berdurasi 4 menit 1 detik yang menampilkan rekaman percakapan telepon. Dalam rekaman itu, seorang pria yang diduga anggota tim sukses Paslon Gubernur Riau nomor urut 02, Nasir-Wardan, membahas pemberian uang sebagai bagian dari dugaan “serangan fajar” untuk memengaruhi pemilih. Percakapan ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran dalam Pilkada Riau 2024.
Reaksi Masyarakat dan Desakan Tindakan Tegas
Masyarakat Riau menyampaikan kekhawatirannya melalui media sosial dan diskusi publik, menuntut Bawaslu serta APH untuk bertindak cepat dan transparan. Banyak yang menilai lambannya respons dari pihak berwenang dapat mencoreng integritas Pilkada Riau 2024. Mereka berharap pelanggaran ini tidak dibiarkan, sehingga demokrasi tetap berjalan bersih dan adil.
“Ini adalah ujian besar bagi Bawaslu dan APH untuk menunjukkan keberpihakan mereka pada keadilan, bukan pada kekuasaan,” ujar seorang warga Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya.
Bawaslu, KPU dan APH: Diam atau Bergerak?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi atau Konferensi Pers dari Bawaslu maupun APH terkait video-video yang beredar. Namun saat dikonfirmasi terkait beredarnya foto dan video dugaan Pelanggaran, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui hal tersebut dan menjadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan dan melakukan penindakan yang tepat.
“Terkait foto dan video yang beredar dimasyarakat, sudah kami jadikan informasi awal untuk ditelusuri lebih lanjut. Kami dan seluruh jajaran Bawaslu Riau terus sigap menagawasi jalannya Pilkada”. Tegas Alnof saat dikonfirmasi via pesan whastapp.
Sebelumnya, laporan serupa tentang dugaan politik uang dari Paslon 02 sudah sempat dilaporkan oleh sejumlah pihak, termasuk yang diberitakan oleh portal TotalNews.co.id. Namun, langkah konkret untuk mengusut dugaan pelanggaran ini dianggap masih minim.
Namun, muncul juga pertanyaan besar dari masyarakat mengenai tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu di setiap kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kecamatan, hingga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Pasalnya, dengan berbagai struktur pengawasan yang ada, bagaimana mungkin dugaan pelanggaran seperti ini masih bisa terjadi? Banyak pihak yang mempertanyakan hal tersebut termasuk salah satunya pengamat politik Riau, Heri S, S.IP., M.Si menilai kasus ini sebagai cerminan kurang kuatnya pengawasan pemilu di tingkat daerah.
“Ini bukan hanya soal Paslon, tapi juga bagaimana pengawas bertanggung jawab dalam memastikan pemilu yang adil. Bawaslu dan APH harus benar-benar lebih serius melakukan pengawasan dilapangan, jangan hanya menerima laporan saja, dan jika tidak ditangani segera, dampaknya bisa jauh lebih besar bagi kepercayaan publik terhadap demokrasi kita,” tegasnya.
Harapan Pilkada yang Bersih
Masyarakat berharap integritas Pilkada Riau 2024 tidak dirusak oleh oknum-oknum yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Desakan agar Bawaslu dan APH bergerak cepat semakin menguat, seiring dengan viralnya dugaan pelanggaran di media sosial.
Akankah suara rakyat yang meminta keadilan didengar? Ataukah kasus ini akan tenggelam? Masyarakat Riau kini menanti tindakan tegas dari pihak berwenang demi memastikan demokrasi tetap berjalan bersih dan adil.
Panggilan untuk Semua Pihak
Semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pengawas Pilkada, diharapkan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas. Masyarakat Riau percaya bahwa demokrasi adalah milik bersama, bukan milik segelintir orang yang ingin memanfaatkan sistem demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Masyarakat Riau kini menunggu, apakah Bawaslu dan APH mampu membuktikan keberpihakan mereka kepada keadilan, atau justru membiarkan demokrasi di Riau ternodai.
