Pekanbaru, (LA) – Isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2025 semakin menjadi sorotan tajam dalam dinamika politik provinsi ini. Sebelumnya santer diberitakan oleh berbagai media Riau terkait pernyataan dari beberapa anggota DPRD Riau yang mempersoalkan potensi defisit APBD 2025. Namun, baru-baru ini timbul pernyataan baru yang justru saling bertentangan dari salah satu anggota DPRD Riau lainnya, membantah isu potensi defisit anggaran APBD Riau 2025. Rabu, (20/11)
Dalam debat publik kedua Pilkada Riau pada 17 November 2024, calon gubernur petahanan, Syamsuar, yang diusung Partai Golkar, menyoroti isu potensi defisit anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Ia mengaitkan hal ini dengan kebijakan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang dianggap boros dalam penggunaan anggaran. Syamsuar menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, defisit anggaran sebesar itu belum pernah terjadi.
Menanggapi tudingan tersebut, SF Hariyanto membantah keras. Ia menyatakan bahwa perhitungan defisit seharusnya dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, bukan saat anggaran masih berjalan. Hariyanto juga menyinggung bahwa pada masa kepemimpinan Syamsuar, pernah terjadi defisit anggaran yang berhasil diatasi melalui rasionalisasi.
Namun, hanya beberapa hari setelah debat tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau sekaligus Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, yang juga politisi Partai Golkar, menyatakan bahwa APBD Riau 2025 tidak mengalami defisit. Ia menegaskan bahwa isu defisit yang beredar tidak berdasar dan memastikan anggaran dalam kondisi aman dikutip dari cakaplah.com.
Pernyataan Eet ini menimbulkan kebingungan di kalangan publik dan internal Partai Golkar. Di satu sisi, Syamsuar sebagai calon gubernur dari Golkar mengangkat isu defisit sebagai kritik terhadap lawan politiknya. Di sisi lain, Eet, yang juga kader Golkar, justru membantah adanya defisit, seolah tidak sejalan dengan narasi yang dibangun oleh Syamsuar.
Pengamat politik Riau yang enggan disebutkan namanya, menilai bahwa perbedaan pernyataan ini mencerminkan kurangnya koordinasi dan konsistensi di internal Partai Golkar.
“Ketidaksinkronan ini bisa merusak citra partai di mata publik. Seharusnya ada kesatuan sikap dalam menyikapi isu strategis seperti anggaran daerah,” ujarnya.
Baca juga: Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution Tekankan Kembali Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2024
Situasi ini juga memunculkan spekulasi mengenai adanya ketegangan internal di tubuh Partai Golkar Riau. Beberapa pihak menduga bahwa pernyataan Eet merupakan upaya untuk meredam isu defisit yang dapat merugikan elektabilitas partai dalam Pilkada. Namun, tanpa koordinasi yang baik, langkah ini justru menimbulkan kesan ketidakkonsistenan dan kebingungan di kalangan pemilih.
Dengan Pilkada Riau yang semakin dekat, Partai Golkar perlu segera menyelaraskan pernyataan dan strategi politiknya. Konsistensi dalam komunikasi politik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kemenangan dalam kontestasi politik yang semakin kompetitif. (RR21)
