“Hari ini kami melakukan aksi, olehnya itu kami minta kepada Kapolres dan pemerintah Daerah untuk tidak melakukan penyisiran di Tambang Emas Gunung Botak, tidak dulu membiarkan adanya aktivitas Perusahaan PT. Merdeka Tambang Jaya di area Gunung Botak dalam bentuk apapun sampai penetapan Bupati Definitif, dan kami juga meminta kejelasan bagaimana nasip anak negeri setelah masuknya PT. Merdeka Tambang JayaJaya di Gunung Botak”, lanjut Rifaldi kepada awak media.
Kifli Taleb, salah satu orator menyampaikan dalam orasinya bahwa pemerintah daerah dan polres pulau Buru harus lebih jelih dan bijak dalam mengambil langkah dan kebijakan.
“Akan terjadi efek yang luar biasa yang terjadi ketika penyisiran itu dilakukan, dan masuknya perusahaan di Gunung Botak, langkah tersebut bukanlah solusi, melainkan membawa dampak buruk bagi masyarakat dikalangan ekonomi lemah. Yaitu masyarakat yang berada di sekitar area tambang emas Gunung Botak yang menggantungkan hidupnya di sana”, kata Taleb kepada awak media, (22/4).
Lanjut Taleb mengatakan, “dampak daripada ini adalah penyisiran hanya akan menghabiskan anggaran APBD yang mana tidak ada tujuan dan manfaatnya justru merugikan masyarakat yang mencari rejekinya di sana, kemudian secara hukum perusahaan apapun belum bisa beroperasi di area tambang tersebut sampai pada kepada daerah definitif dilantik, dan efek daripada masuknya perusahaan adalah anak negeri akan menjadi penonton di negeri sendiri, karena jelas bahwa untuk masuk dan bekerja di perusahaan memerlukan persyaratan yang ketat dan memberatkan, maka sudah barang tentu banyak anak negeri yang tidak terakomudir. Lalu apakah perusahaan bisa menjamin nasip kita sebagai anak negeri”.
