“Saya kalau hanya ingin untuk kepentingan pribadi, tidak perlu koar-koar soal ini. Capek juga saya. Tapi saya bersumpah, selama hidup, akan menyuarakan ketidak adilan ini demi Pers Indonesia kedepan. Apakah kita yakin, bahwa semangat transformasi Pers Indonesia pada Reformasi berdarah tahun 1998 bertujuan hanya untuk seperti sekarang ini? Coba kita lihat, wartawan yang kaya makin kaya, perusahaan Pers besar, makin besar, yang kecil makin tertindas, apakah Gubernur Riau dan kita semua yakin bahwa begini lah tujuan bernegara?? Ujarnya.
Dia yang didampingi teman sejawat nya itu, berkomitmen akan terus bersuara membawa semangat perubahan bagi kehidupan Pers Indonesia kedepan. Ia memanggil seluruh Insan Pers yang benar-benar ingin melihat kemerdekaan Pers sejati, kebebasan yang bertanggung jawab, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar bersama-sama berjuang melawan konspirasi dibalik sejumlah aturan bagi insan Pers.
“Juga semua peraturan Dewan Pers itu, jika di analisa, hanya bertujuan mempersulit kehidupan Pers, khususnya Pers daerah, yang tergolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sama sekali tidak berkesan mengembangkan kemerdekaan Pers sebagaimana secara tegas diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, ” Tegas Feri.
Menurutnya, setiap wartawan, setiap pimpinan perusahaan Pers, setiap pimpinan organisasi Pers harus selalu menyadari apa yang tertuang dalam pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal itu menurutnya sangat memberikan legasi yang tegas dan lugas kepada siapapun yang terpanggil menjadi wartawan atau praktisi Pers.
