“Kami perlu sampaikan, bahwa prinsip-prinsip penerapan kebijakan itu adalah, tidak boleh pemerintah menjalankan kebijakan yang ternyata menyebabkan gejolak di masyarakat. Apalagi berdampak merugikan baik secara materil dan immateril. Itu berarti ada yang tidak beres dalam pembentukannya. Perlu diperhatikan dari banyak sisi saat ingin membuat sebuah peraturan, ” Kata Feri melanjutkan.
Ditegaskannya, bahwa Pergub Nomor 19 Tahun 2021 jelas-jelas mendapatkan penolakan dari ribuan wartawan dan ratusan perusahaan Pers di Riau. Feri juga mengenang pihaknya bersama-sama 18 organisasi Pers lainya di wilayah Provinsi Riau pada tahun 2021 sudah berulangkali melakukan aksi unjuk rasa di kantor gubernur Riau. Dan semua ketidakpatutan dan kejanggalan Pergub tersebut telah di uraikan dan disampaikan secara tertulis dan lisan kepada Gubernur Riau Drs. Syamsuar dan Sekda Provinsi Riau, SF Haryanto.
“Sesungguhnya, kami sebagai warga negara yang paham bernegara, sekaligus yang merasakan akibat langsung dari Pergub itu, sudah menyampaikannya secara arif dan bijaksana kepada Gubernur Riau saat itu, termasuk kepada Sekda Provinsi Riau, SF Haryanto. Hanya saja tidak ada niat Syamsuar saat itu untuk mencabut atau membatalkan kebijakannya itu. Kami patut menduga adanya semacam tekanan dari pihak lain yang punya kepentingan dalam Pergub itu, ” Lanjut Feri.
Diakhir pernyataannya, Feri Sibarani pun mengingatkan kepada seluruh insan Pers di Provinsi Riau, bahkan di Indonesia, agar memiliki keperdulian yang tulus dan ikhlas atas nasib Pers Indonesia kedepan. Sebab menurutnya, Pers Indonesia saat ini sudah tidak baik-baik saja sebagaimana disampaikan presiden RI, Joko Widodo pada hari Pers Nasional di kota Medan Februari 2023 lalu.