“Pergub Riau Nomor 19 tahun 2021 tidak mencirikan produk negara hukum yang berlandaskan konstitusi yang sarat dengan semangat kebebasan, demokrasi, gotong royong dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melainkan Pergub tersebut sangat bersifat legalistik negatif, bukan legalistik positif, apalagi keadilan substansif, sehingga kita semua heran kenapa bisa ada produk hukum atau kebijakan semacam itu. Apa tujuan dan manfaatnya untuk rakyat atau insan Pers Riau kita juga tidak paham, kecuali kami duga hanya ingin menyenangkan kelompok tertentu diatas penderitaan kelompok lain, ” Urai Feri dalam pertemuan Sejumlah organisasi Pers di Pekanbaru.
Menurut Feri Sibarani, yang sedang mengecap pendidikan ilmu hukum strata dua (program pascasarjana megister hukum di Universitas Lancang Kuning dengan jurusan Hukum Tata Negara itu), prinsip-prinsip dasar dalam mengeluarkan kebijakan bagi pemrintah adalah adanya hal ihwal yang memaksa, atau lazim disebut terdapat kondisi yang urgen dalam masyarakat. Jika dicermati, persoalan publikasi media selama puluhan tahun di Pemprov Riau tidak pernah bermasalah.
Atas hal itu, menurut Feri Sibarani, bersama dengan seluruh anggota PPDI se-Indonesia, sebagai pimpinan organisasi Pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia, ia menghimbau dan memohon kepada Gubernur Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, agar segera dapat bertindak dengan mencabut peraturan tersebut karena telah mendapatkan penolakan besar-besaran sejak dikeluarkannya pada tahun 2021 lalu.
