Bahkan ia berharap agar kegiatan serupa dapat secara rutin dilaksanakan guna mendorong suksesi urusan kedua belah pihak, bagi Bapenda sendiri ini juga sebagai garda sosialisasi kiranya ada informasi baru terkait perpajakan daerah kedepannya.
baca juga: ASIAP, Aplikasi Bapenda Pekanbaru Terobosan Pj Walikota Muflihun, Permudah Urusan Warga
Lebih lanjut Akur membeberkan bahwa peran dan fungsi dari rekan-rekan PPAT sebagai pejabat yang berperan dalam pembuatan akta tanah membantu proses peralihan hak, memiliki posisi strategis bagi Bapenda karena objek tersebut merupakan salah satu objek pendapatan daerah pada sub sektor BPHTB.
“Peran rekan-rekan PPAT sangatlah strategis bagi Bapenda, makanya berbagai input dan saran membangun untuk percepatan optimalisasi pajak di sub BPHTB sangat kami butuhkan, terlebih hari ini juga menghadirkan BPN, sehingga sinergitasnya lebih komprehensif lagi” imbuh Akur
Selain memberi sambutan, Akur bersama Kepala Bidang Pajak Daerah I Recko Reondra, S.STP juga bertindak selaku narasumber pada giat ‘Ngebakso’.
Akur menerangkan bahwa awal tahun ini ada regulasi baru yang harus diketahui oleh berbagai stakeholder termasuk rekan-rekan notaris terkait adanya Instruksi Walikota Pekanbaru tentang Nilai Penjualan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Besarnya NPOPTKP yang telah ditetapkan hanya belaku satu kali untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 jo Buku Pedoman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
