Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi pelaku UMKM dan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem pariwisata.
DPRD Kabupaten Berau memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak berjalan parsial.
Melalui fungsi legislasi, DPRD harus mendorong lahirnya peraturan daerah tentang pariwisata berbasis Babada. Melalui fungsi anggaran, DPRD harus memastikan alokasi APBD berpihak pada penguatan infrastruktur dan kebudayaan.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD harus memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan pariwisata juga harus ditempatkan dalam kerangka jangka panjang. Ketergantungan pada sektor pertambangan tidak bisa berlangsung selamanya.
Ketika sumber daya alam menipis, daerah harus memiliki sektor alternatif yang siap menopang ekonomi. Pariwisata berbasis budaya dan alam adalah jawaban yang paling rasional dan berkelanjutan.
APBD yang besar dari sektor ekstraktif seharusnya menjadi modal untuk menyiapkan masa depan pasca tambang. Diversifikasi anggaran ke sektor pariwisata, budaya, dan pengembangan SDM adalah bentuk tanggung jawab antargenerasi. Tanpa itu, daerah berisiko kehilangan arah ketika sumber daya alam tak lagi menjadi andalan.
Pada akhirnya, pariwisata Berau harus dibangun di atas jati diri dan sejarahnya sendiri. Babada sebagai identitas Bajau, Banua, dan Dayak bukan sekadar slogan, melainkan fondasi kebijakan.
Ketika identitas itu dipadukan dengan sarana prasarana yang memadai dan regulasi yang berpihak pada masyarakat, maka pariwisata Berau tidak hanya akan berkembang, tetapi juga berdaulat, berkelanjutan, dan bermartabat.***
