JAKARTA, (LA) — Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan 2.766 operasi pencarian dan pertolongan (SAR) sepanjang satu tahun terakhir. Ribuan operasi tersebut dilakukan di berbagai wilayah daratan maupun perairan Indonesia, di tengah tantangan medan berat dan cuaca ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Syafii saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Ia menjelaskan, sebagian besar operasi SAR berkaitan dengan kondisi yang membahayakan keselamatan manusia serta kecelakaan transportasi, khususnya di sektor pelayaran.
“Sebanyak 2.766 operasi SAR telah dilaksanakan, yang meliputi empat operasi kecelakaan pesawat udara dan 926 operasi kecelakaan kapal. Selain itu, terdapat 163 operasi penanganan bencana, 1.591 operasi kondisi membahayakan manusia, serta 82 operasi kecelakaan dengan penanganan khusus,” jelas Syafii.
Dari seluruh operasi tersebut, Basarnas berhasil mengevakuasi 13.579 orang dalam kondisi selamat. Namun demikian, masih tercatat 2.698 orang meninggal dunia dan 719 orang dinyatakan hilang akibat berbagai kejadian bencana dan kecelakaan.
Syafii menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan evakuasi mencapai 95,46 persen, sedikit di bawah target awal sebesar 98 persen. Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kendala teknis di lapangan.
“Kondisi medan tidak seluruhnya dapat dijangkau secara cepat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, sering terjadi perubahan situasi akibat bencana sekunder,” ujarnya.
Selain tantangan medan, Syafii juga mengungkapkan bahwa pemenuhan infrastruktur penunjang operasi SAR baru mencapai 37,88 persen dari kebutuhan ideal. Meski demikian, dari sisi sumber daya manusia, Basarnas dinilai cukup kuat dengan jumlah personel mencapai 14.860 orang, yang bahkan telah melampaui target kebutuhan.
Komisi V DPR Dorong Penguatan Anggaran Basarnas
Menanggapi laporan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Basarnas, terutama dari sisi anggaran. Ia menilai pemotongan alokasi dana untuk Basarnas tidak relevan di tengah tingginya potensi bencana alam yang dihadapi Indonesia.
“Seharusnya Basarnas mendapatkan tambahan anggaran, bukan justru muncul kabar adanya pemotongan, dengan situasi kebencanaan yang kita hadapi saat ini,” tegas Lasarus.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan akurasi data evakuasi yang menjadi dasar penentuan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, data korban selamat, meninggal, maupun luka harus terdokumentasi secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
“Data Basarnas itu sangat penting, karena berdasarkan evakuasi di lapangan: berapa yang dievakuasi, berapa yang selamat, meninggal, luka ringan, dan luka berat,” katanya.
Lasarus mengingatkan bahwa perbedaan data antar lembaga negara dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong koordinasi lintas instansi semakin diperkuat agar upaya penyelamatan warga ke depan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
