BATAM (LA) – Bupati Siak, Afni Z, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-18 tahun 2026 yang resmi berakhir pada Selasa (20/1/2026).
Dalam forum yang digelar di Hotel Aston, Batam, Kepulauan Riau tersebut, Afni menilai bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten dan pusat sangat krusial. Ia menekankan bahwa 17 rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam Rakernas ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan representasi dari tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
“Rakernas ini adalah momentum vital bagi kami para kepala daerah. Ini wadah untuk meletakkan persoalan riil di meja diskusi dan mencari jalan keluar bersama. Kami di daerah sangat berharap 17 rekomendasi yang telah dirumuskan ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” ujar Afni Z.
Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Siak ini berharap agar kebijakan nasional ke depannya bisa lebih adaptif dan responsif. Menurutnya, percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hanya bisa tercapai jika regulasi dari pusat sejalan dengan kebutuhan spesifik di daerah.
“Harapan kami jelas, rekomendasi ini harus menjadi basis kebijakan. Kami ingin aturan yang turun ke bawah itu benar-benar berpihak pada percepatan pembangunan daerah,” tambahnya.
Pesan Mendagri: Kebijakan Berbasis Data
Rakernas APKASI 2026 yang mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” ini ditutup secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam pidato penutupannya, Tito mengingatkan para bupati agar bekerja berdasarkan pemetaan masalah yang spesifik dan berbasis data. Ia menegaskan bahwa pendekatan “satu ukuran untuk semua” tidak lagi relevan diterapkan di Indonesia yang memiliki keragaman karakteristik wilayah.
“Setiap daerah punya potensi dan tantangan unik. Tidak bisa satu kebijakan dipaksakan sama rata. Kepala daerah harus jeli memetakan masalah agar program yang dibuat tepat sasaran,” tegas mantan Kapolri tersebut.
Fokus Isu Krusial
Sebagai informasi, perhelatan yang berlangsung sejak 18 Januari ini menghadirkan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Diskusi intensif selama dua hari tersebut melahirkan 17 poin rekomendasi yang mencakup isu-isu vital.
Beberapa sorotan utama meliputi penguatan struktur fiskal daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), strategi pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, hingga reformasi birokrasi dan pengembangan UMKM. Rekomendasi ini nantinya akan diserahkan langsung kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional. (***)
