PEKANBARU, (LA) — Di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan dana dari pemerintah pusat, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memaparkan strategi Pemko untuk menjaga program tetap jalan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rilis akhir tahun 2025 di Komplek Perkantoran Tenayan, Agung menekankan bahwa situasi fiskal yang ketat harus dibalas dengan manajemen yang kreatif dan tegas.
Dana Transfer Dipotong Rp433 Miliar, Pemko Diminta Tetap Ngebut
Agung menyebut tantangan terbesar sepanjang 2025 datang dari pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) yang nilainya lebih dari Rp433 miliar. Meski begitu, ia menegaskan keterbatasan tersebut tidak boleh membuat roda pembangunan melambat.
Menurutnya, kunci bertahan ada pada penguatan pendapatan daerah dan mengatur ulang belanja agar lebih tepat sasaran.
PAD Melonjak ke Rp1,170 Triliun
Hasil strategi itu, kata Agung, terlihat dari capaian PAD yang naik tajam: dari sekitar Rp800 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,170 triliun di akhir 2025.
“Keberhasilan strategi ini terlihat dari lonjakan capaian PAD yang sangat signifikan,” ujar Agung, Rabu (31/12/2025).
Kenaikan PAD tersebut, lanjutnya, ikut menjaga kemampuan Pemko Pekanbaru memenuhi hak pegawai. Pemko tetap bisa membayarkan TPP dan gaji ke-14 secara penuh, ketika sejumlah daerah lain memilih melakukan penyesuaian atau pemotongan.
“Efek Jera” Reklame Liar: Pengusaha Datang Urus Izin
Salah satu langkah yang disebut paling terasa dampaknya adalah penertiban reklame ilegal. Pemko menurunkan ratusan tiang baliho yang tidak berizin. Langkah itu bukan hanya merapikan wajah kota, tetapi disebut memicu kepatuhan pajak—karena pelaku usaha akhirnya berbondong-bondong mengurus izin dan membayar pajak reklame.
Agung menilai kebijakan tegas seperti ini penting karena pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi PAD.
