PEKANBARU, (LA) — Di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan dana dari pemerintah pusat, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memaparkan strategi Pemko untuk menjaga program tetap jalan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rilis akhir tahun 2025 di Komplek Perkantoran Tenayan, Agung menekankan bahwa situasi fiskal yang ketat harus dibalas dengan manajemen yang kreatif dan tegas.
Dana Transfer Dipotong Rp433 Miliar, Pemko Diminta Tetap Ngebut
Agung menyebut tantangan terbesar sepanjang 2025 datang dari pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) yang nilainya lebih dari Rp433 miliar. Meski begitu, ia menegaskan keterbatasan tersebut tidak boleh membuat roda pembangunan melambat.
Menurutnya, kunci bertahan ada pada penguatan pendapatan daerah dan mengatur ulang belanja agar lebih tepat sasaran.
PAD Melonjak ke Rp1,170 Triliun
Hasil strategi itu, kata Agung, terlihat dari capaian PAD yang naik tajam: dari sekitar Rp800 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,170 triliun di akhir 2025.
“Keberhasilan strategi ini terlihat dari lonjakan capaian PAD yang sangat signifikan,” ujar Agung, Rabu (31/12/2025).
Kenaikan PAD tersebut, lanjutnya, ikut menjaga kemampuan Pemko Pekanbaru memenuhi hak pegawai. Pemko tetap bisa membayarkan TPP dan gaji ke-14 secara penuh, ketika sejumlah daerah lain memilih melakukan penyesuaian atau pemotongan.
“Efek Jera” Reklame Liar: Pengusaha Datang Urus Izin
Salah satu langkah yang disebut paling terasa dampaknya adalah penertiban reklame ilegal. Pemko menurunkan ratusan tiang baliho yang tidak berizin. Langkah itu bukan hanya merapikan wajah kota, tetapi disebut memicu kepatuhan pajak—karena pelaku usaha akhirnya berbondong-bondong mengurus izin dan membayar pajak reklame.
Agung menilai kebijakan tegas seperti ini penting karena pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi PAD.
PBB Diturunkan, Warga Justru Makin Mau Bayar
Kebijakan lain yang disebut Agung berdampak langsung pada partisipasi warga adalah penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyinggung pada masa kepemimpinan sebelumnya PBB sempat melonjak hingga 300 persen. Tahun ini, Pemko menurunkannya kembali mendekati kebijakan awal.
Hasilnya, kata Agung, partisipasi meningkat karena beban pajak terasa lebih masuk akal dan masyarakat mulai melihat manfaatnya.
“Tahun ini kita turunkan lagi PBB kembali seperti sebelumnya, ini juga akhirnya masyarakat mau bayar… partisipasi masyarakat meningkat dan PAD meningkat,” jelasnya.
PAD Naik, Jalan Mulus Bertambah: 42 Km Tuntas
Agung menyebut kenaikan pendapatan langsung diarahkan ke sektor yang paling dirasakan warga: infrastruktur. Sepanjang 2025, perbaikan jalan berhasil dituntaskan hingga 42 kilometer, melampaui target awal yang hanya 20 kilometer.
“Tahun ini 42 KM lebih jalan mulus, tahun depan target kita 60 KM,” kata Agung.
Untuk 2026, Pemko memasang target lanjutan: menambah perbaikan jalan hingga 60 kilometer, dan menyiapkan anggaran Rp100 miliar khusus untuk pembenahan drainase se-Pekanbaru.
SPPD Dikunci: Dinas Luar Kota Harus Izin Wali Kota
Dari sisi efisiensi, Agung menerapkan pengawasan ketat pada perjalanan dinas. Ia mewajibkan seluruh SPPD—mulai eselon hingga staf—mendapat persetujuan langsung dari wali kota. Tujuannya menekan belanja yang tidak mendesak agar anggaran bisa dialihkan untuk layanan publik seperti jalan dan drainase.
“Seluruh pegawai izin SPPD… harus izin Wali Kota. Jadi agak berkurang yang berangkat, maka anggaran dapat digunakan untuk pelayanan,” ujarnya.
Tunda Bayar Hampir Beres, Pemko Jaga Kepercayaan Mitra
Agung juga menyampaikan bahwa hampir seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga sudah diselesaikan. Ia menilai pelunasan kewajiban ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal dan kepercayaan mitra kerja pemerintah.
Di akhir pernyataannya, Agung mengapresiasi kerja bersama jajaran OPD serta Wakil Wali Kota Markarius Anwar dalam menata Pekanbaru, sembari menegaskan target tahun depan akan lebih fokus pada infrastruktur dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
