SIAK, (LA) — Menyambut tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menetapkan arah kebijakan fiskal yang lebih ketat: disiplin belanja dan prioritas pembayaran utang. Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan langkah ini diambil karena kondisi keuangan daerah belum stabil, bahkan kas daerah disebut hanya tersisa Rp3,7 juta.
“Kami sekarang mengalami efek domino, kepala OPD tolong berhati-hati dalam belanja di 2026,” kata Afni dalam refleksi akhir 2025 di Balairung Datuk Empat Suku, Rabu (31/12/2025).
Belanja 2026: Dahulukan yang Wajib, Baru Bayar Utang
Afni mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun belanja 2026 dengan skema prioritas. Menurutnya, kewajiban dasar seperti gaji dan TPP pegawai harus dibayar lebih dulu, baru kemudian utang-utang pemerintah daerah.
“Bayarkan yang wajib dulu, seperti gaji dan TPP pegawai. Baru setelah itu bayar utang, terutama yang kecil-kecil, atau di bawah Rp50 juta, karena di dalamnya ada pelaku UMKM, dan pengusaha kecil,” ujarnya.
Sisa Utang Rp121,5 Miliar, yang Sudah Lunas Rp205,4 Miliar
Afni merinci, utang Pemkab Siak yang belum terbayar saat ini tersisa Rp121,5 miliar dari total Rp326,9 miliar. Artinya, pembayaran yang sudah dilakukan mencapai Rp205,4 miliar.
Ia menginstruksikan agar pembayaran pada awal 2026 memprioritaskan tagihan di bawah Rp50 juta—terutama yang berkaitan dengan UMKM—agar perputaran ekonomi masyarakat tidak tersendat. Selain itu, utang di bawah Rp100 juta tetap diupayakan dibayar, menyesuaikan kemampuan kas daerah.
“Nilai di bawah Rp100 juta juga dibayarkan, menyesuaikan kapasitas keuangan daerah. Sebab ada yang harus membayar utang setiap bulan ke bank, sementara uangnya belum dibayarkan,” jelas Afni.
Afni: Stop Bergantung Transfer Pusat, PAD Harus Digenjot
Di sisi lain, Afni mendorong jajaran Pemkab Siak memperkuat sumber pendapatan sendiri. Ia meminta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menegaskan daerah tidak bisa terus bersandar pada dana transfer pusat.
Afni menyebut informasi yang diterima menunjukkan dana transfer pusat diperkirakan menyusut sekitar Rp330 miliar. Karena itu, ia meminta OPD “lebih agresif” mencari peluang dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga.
“Sudah dikabarkan oleh pusat bahwa dana transfer itu diperkirakan akan mengalami penyusutan sekitar Rp330 miliar. Jadi berhenti bermanja-manja, mari kita berjuang bersama,” tegasnya.
BUMD Diminta Tancap Gas Kejar Target 2026
Selain OPD, Afni juga memberi instruksi kepada seluruh BUMD di Siak untuk bergerak cepat dan memiliki target kinerja jelas sejak awal 2026, agar kontribusi pemasukan daerah lebih terasa.
Ia menyebut BUMD yang sudah menghasilkan laba dan deviden antara lain PT Bumi Siak Pusako (BSP) dan PT Permodalan Siak (Persi). Sementara PT Siak Pertambangan dan Energi (SPE) yang terkait PI 10 persen WK Rokan, serta PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) menargetkan deviden pada tahun buku berikutnya, dengan target sekitar Rp500 juta. Untuk PT KITB (Kawasan Industri Tanjung Buton), Afni menyatakan belum ada kontribusi.
Harapan Pemulihan
Afni menutup arah kebijakan ini dengan harapan agar seluruh pihak bersabar menjalani proses perbaikan fiskal. Ia optimistis, dengan belanja yang lebih disiplin, pembayaran utang yang terukur, dan PAD yang digenjot, kondisi keuangan Siak bisa berangsur membaik.
“Mudah-mudahan setelah ini, kondisi keuangan Siak bisa lebih baik,” katanya.
