Samarinda.Kal-Tim(L.A)- Komando Resor Militer Korem 091 Aji Surya Natakesuma menegaskan komitmen Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung penuh langkah pemerintah memberantas praktik pertambangan dan pembalakan liar yang selama ini menyebabkan kebocoran kekayaan negara.
Dukungan tersebut sejalan dengan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto terhadap maraknya korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, yang dinilai belum memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.
Berdasarkan data yang dipaparkan, aktivitas tambang ilegal teridentifikasi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kabupaten Berau tercatat memiliki 10 lokasi bukaan tambang ilegal, Penajam Paser Utara 6 lokasi, Kutai Barat 2 lokasi, Kutai Kartanegara 111 lokasi, Kutai Timur 16 lokasi, serta Kota Samarinda sebanyak 29 lokasi.
Komandan Korem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul menyampaikan bahwa Presiden melihat adanya kebocoran besar penerimaan negara dari sektor pertambangan. Kondisi tersebut mendorong dibentuknya Satgas Hutan, Satgas Sawit, dan Satgas Minerba sebagai upaya menertibkan tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh.
Dalam pelaksanaannya, TNI berperan melakukan pendampingan terhadap aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan proses penertiban berjalan efektif, terutama di wilayah yang rawan aktivitas ilegal.
Sebagai satuan teritorial, TNI dinilai memahami kondisi lapangan dan karakter wilayah, sehingga kehadirannya diharapkan mampu mempercepat penghentian kegiatan pertambangan dan pembalakan ilegal.
Proses penertiban saat ini juga telah berjalan, termasuk penyitaan lahan sawit oleh negara serta penataan sektor mineral dan batubara di Kalimantan.
Anggara menegaskan seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghilangkan kebocoran kekayaan negara dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam ke depan agar lebih transparan dan berkeadilan.
Menanggapi kemungkinan keterlibatan oknum TNI dalam aktivitas ilegal, Korem 091 ASN menegaskan tidak ada toleransi.
Setiap dugaan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sepanjang didukung bukti yang sah. Instruksi tegas juga telah disampaikan kepada seluruh jajaran agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun.
Ia mengajak masyarakat dan media untuk berperan aktif mengawasi dan melaporkan apabila menemukan indikasi keterlibatan oknum TNI dalam kegiatan ilegal, agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.***
Editor : Teguh S.H
