Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menempatkan Musrenbang Kecamatan sebagai ruang musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan daerah.
Dalam konteks tersebut, warga Maratua berharap pemerintah daerah serta wakil rakyat dapil pesisir dapat hadir secara nyata , tidak hanya dalam agenda formal, tetapi juga dalam memastikan akses partisipasi masyarakat berjalan adil dan setara .
Menurut warga Pulau Maratua, Musrenbang bukan sekadar forum perencanaan pembangunan, melainkan simbol nyata kehadiran negara di wilayah pulau terluar.
Ketika ruang musyawarah justru terasa semakin jauh dari masyarakatnya sendiri, harapan untuk menyampaikan aspirasi pun dinilai ikut menjauh.
“Bagi kami, Musrenbang adalah bukti hadirnya negara. Jika pelaksanaannya tidak dilakukan di kecamatan kami, maka ruang musyawarah itu terasa semakin jauh dari rakyat,” ujar seorang warga Pulau Maratua.
Warga berharap pemerintah daerah dan para wakil rakyat daerah pemilihan pesisir dapat menjadikan aspirasi ini sebagai bahan evaluasi ke depan.
Mereka menegaskan bahwa semangat Musrenbang seharusnya dikembalikan pada makna dasarnya, yakni musyawarah yang lahir dari rakyat, dijalankan bersama rakyat, dan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Berau maupun Pemerintah Kecamatan Maratua belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Maratua Tahun 2026 yang dilaksanakan di luar wilayah kecamatan tersebut.***
