JAKARTA, (LA) — Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai perhatian publik. Sejumlah pihak menilai, arah dan tujuan dewan tersebut masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait sejauh mana perannya dalam mendorong penyelesaian konflik di Gaza.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai keterlibatan Indonesia dilandasi keinginan pemerintah untuk tetap aktif mengambil bagian dalam upaya perdamaian. Ia menegaskan bahwa Indonesia sejak awal dikenal konsisten mendukung resolusi PBB terkait Palestina.
“Paling penting adalah keinginan dari pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo terutama, untuk masih terlibat aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza,” ujar Radityo dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Kamis (22/1/2026).
Piagam Dewan Disebut Tidak Memuat Isu Gaza
Meski demikian, Radityo menggarisbawahi adanya perbedaan mencolok antara sikap Indonesia yang selama ini merujuk pada resolusi PBB, dengan isi piagam Dewan Perdamaian tersebut. Ia menyebut, dalam dokumen piagam yang beredar, isu Gaza bahkan tidak tercantum.
“Kalau kita cek bahkan di dalam Charter Board of Vision itu tidak ada kata-kata Gaza sama sekali. Dan benar-benar hanya ada dukungan terhadap Trump sebagai pemimpin,” katanya.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa dewan tersebut berpotensi lebih condong menjadi wadah dukungan politik terhadap Trump, ketimbang forum yang fokus pada agenda perdamaian di kawasan konflik.
