Bastian juga menyoroti keberadaan toko-toko adat yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Ia menyebutkan, pemilik toko-toko adat secara tegas menolak jika dilakukan relokasi.
“Toko-toko adat menolak direlokasi karena bukan hanya tempat usaha, tetapi juga ruang budaya dan sosial masyarakat. Jika dipindahkan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga hilangnya nilai-nilai adat,” katanya.
Ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memaksakan kebijakan relokasi tanpa adanya persetujuan masyarakat.
Seluruh pemangku kepentingan, kata Bastian, harus duduk bersama warga untuk mencari solusi terbaik.
“Kalau tidak ada kesepakatan, jangan ada paksaan. Proses relokasi harus dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bastianmenyampaikan bahwa berdasarkan keterangan warga yang dikutip dari sejumlah media, masyarakat Maratua tidak pernah mengajukan permintaan relokasi. Aspirasi utama warga adalah pembangunan tanggul pemecah ombak sebagai solusi abrasi, bukan pemindahan permukiman.
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Kampung Payung Payung yang menegaskan tidak ada warganya yang menginginkan relokasi. “Warga kami tidak pernah menyatakan ingin relokasi. Yang kami butuhkan adalah tanggul pemecah ombak, bukan relokasi,” ungkapnya kepada awak media.
Atas dasar itu, GM FKPPI Kalimantan Timur berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan kajian dan analisis secara menyeluruh serta mengedepankan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait penataan kawasan pesisir Kampung Payung Payung, agar pembangunan pariwisata berjalan berkelanjutan tanpa memicu konflik sosial serta tetap menjaga ekonomi dan budaya lokal.***
