Berau,Kaltim(Literasiaktual.com)— Proyek sistem air bersih PDAM bernilai puluhan miliar rupiah di Tanjung Batu, dilaporkan gagal berfungsi sejak awal operasional pada tahun 2008 hingga 2010.
Berdasarkan keterangan warga dan pengelolah saat itu,infrastruktur berupa jaringan pipa, pompa, dan bak penampungan sempat beroperasi dengan aliran air sungai ke permukiman melalui sistem gravitasi, namun layanan berhenti akibat pengolahan air yang tidak optimal serta kualitas air baku yang tercemar oleh zat kimia pupuk dan pestisida perusahaan sawit.
Sumber yang terlibat pada masa awal operasional menyebut pengadaan bahan kimia pengolahan air sering terkendala sehingga instalasi tidak mampu menetralisir air baku.
Di saat bersamaan, kawasan tangkapan air sungai berubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang diduga membawa limpasan pupuk dan pestisida ke sumber air.
Air yang sempat dialirkan ke rumah warga memicu keluhan gatal dan iritasi kulit secara luas hingga masyarakat menolak menggunakan jaringan PDAM tersebut.
Seiring waktu operasional dihentikan dan sekitar 2018 fasilitas dinyatakan tidak digunakan lagi. Bak penampungan di elevasi tinggi, jaringan pipa, dan instalasi pengolahan kini terbengkalai dan rusak tanpa pemeliharaan.
Hingga sekarang warga pesisir Tanjung Batu bertahan menggunakan air hujan atau membeli air dari penyedia dengan harga mahal karena sumur air tanah terbatas dan berisiko asin.
“Kalau hujan tidak turun kami terpaksa beli air. Mahal sekali untuk kebutuhan harian,” keluh seorang ibu rumah tangga di Tanjung Batu.
Aspirasi krisis air bersih telah berulang kali disampaikan masyarakat melalui musrenbang. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan distribusi air dari SPAM Merancang ke Tanjung Batu terkendala jarak dan biaya jaringan yang besar sehingga opsi desalinasi mandiri lebih dipertimbangkan.
Sementara itu DPUPR juga menyiapkan langkah jangka pendek memaksimalkan instalasi fasilitas air yang sudah ada, namun pengembangan jaringan penuh menunggu anggaran yang direncanakan diusulkan pada Rencana Kerja 2027.
Warga berharap pemerintah segera menghadirkan solusi nyata.
“Kami tidak butuh janji lagi, yang kami butuhkan air bersih murah dan sehat,” ujar tokoh masyarakat setempat.***
