MAGELANG, (LA) – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid kembali melanjutkan agenda retret kepemimpinan hari kedua di Akademi Militer, Magelang, pada Sabtu (22/2/2025). Bersama ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tata kelola pemerintahan serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mendagri dan Lemhannas Beri Pembekalan Strategis
Retret hari kedua dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengenai geopolitik dan wawasan nusantara. Dalam sesi ini, para peserta mendapatkan materi mendalam tentang perkembangan lingkungan strategis, sejarah perjalanan bangsa, serta konsep Asta Cita sebagai fondasi kebijakan nasional.
Gubernur Abdul Wahid menegaskan pentingnya materi ini bagi para pemimpin daerah. “Hari ini kami digembleng dengan materi wawasan nusantara oleh Lemhannas, mulai dari pagi hingga malam penuh dengan pembelajaran,” ungkapnya.
baca juga Gubernur Riau Abdul Wahid: Mutasi Berbasis Kompetensi Demi Birokrasi Efektif
Menghadapi Ancaman dan Peluang di Masa Depan
Selain wawasan nusantara, retret ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan ke depan, khususnya dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu sesi yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan membahas secara mendalam potensi ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi kebijakan daerah.
“Materi dari Kementerian Pertahanan sangat penting, karena kita harus memahami ancaman dan peluang ke depan agar bisa merumuskan solusi yang tepat bagi daerah masing-masing,” tambah Abdul Wahid.
Membangun Pemerintahan Berbasis Good Governance
Retret kepemimpinan ini akan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Program ini dirancang untuk membekali kepala daerah dengan wawasan tata kelola pemerintahan berbasis good governance, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan nasional.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pemimpin daerah mampu menerapkan kebijakan yang lebih strategis dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
