PEKANBARU (LA) – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan dukungan yang kuat terhadap upaya masyarakat dalam mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Ia percaya bahwa status istimewa tersebut akan membawa banyak manfaat bagi provinsi Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wahid saat menerima kunjungan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) pada Senin pagi (26 Mei 2025) di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua BPP DIR sekaligus Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, dan Bendahara BPP DIR, Datuk M. Fadli.
Sejumlah tokoh masyarakat turut hadir, di antaranya Ketua Majelis Ulama Riau, Prof Dr Ilyas Husti MA, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, KH Abdurrahman Qoharudin, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Auni M. Nur, Ketua Dunia Melayu Dunia Islam, Masyrul Kasmi, Ketua Ijtihadul Mubalighin, Ust Ayub Nahar, serta Ketua Muslimat NU, Dinawati.
“Saya sangat senang dan bahagia melihat tim pekerja Daerah Istimewa Riau yang dibentuk LAMR telah aktif bergerak. Saya mendukung penuh upaya ini untuk mewujudkan Daerah Istimewa Riau,” ungkap Wahid, didampingi oleh Asisten I Setda Riau, Zulkifli Syukur.
Dia menyatakan bahwa dirinya menantikan laporan rinci dari tim mengenai langkah-langkah yang telah diambil. “Saya melihat bahwa tim ini bergerak dengan cepat,” tambahnya.
Dalam laporannya, Datuk Seri Taufik menyampaikan bahwa BPP DIR telah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk pembacaan Maklumat Daerah Istimewa Riau “Terima Kasih Indonesia” pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei, di Balai Adat LAMR. Kegiatan tersebut juga disertai dengan doa bersama dalam Majelis Zikir LAMR.
Selain itu, pihak BPP DIR sedang menyusun naskah akademis di bawah pimpinan Prof Dr Junaidi, M Him. Tim juga mulai melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan mengumpulkan dukungan dari berbagai kalangan. Diharapkan, usulan DIR dapat diajukan pada bulan Agustus mendatang, bertepatan dengan Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau pada 9 Agustus 2025.
“Riau berhak mendapatkan status daerah istimewa karena memiliki budaya Melayu yang kaya dan sejarah panjang yang mendukung,” terang Taufik.
Senada dengan itu, Ketua MUI Riau, Ilyas Husti, menegaskan bahwa status istimewa adalah hak yang patut diperjuangkan. Dukungan juga datang dari Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, M Auni, yang menyatakan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perjuangan ini.
Wahid pun memberikan instruksi kepada BPP DIR untuk tidak ragu melaporkan jika menghadapi kendala. Ia langsung memerintahkan Asisten Zulkifli untuk memfasilitasi dukungan dari Pemprov Riau.
“Silakan sampaikan jika ada hambatan. Kami siap membantu,” tegasnya.
Seminggu sebelumnya, BPP DIR telah bertemu dengan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, yang menyatakan dukungan penuh terhadap usulan DIR.
“Ini adalah kesempatan yang baik. Riau diusulkan menjadi daerah istimewa oleh pemerintah pusat. Kita diberikan peluang, jadi jangan lengah dan jangan sampai kesempatan ini terlewat,” ungkap Kaderismanto menanggapi pernyataan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri saat rapat dengan Komisi II DPR RI, bahwa terdapat enam provinsi yang sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan status istimewa. ***
