Pekanbaru (LA) – Bupati Pelalawan, H. Zukri, turut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029. Forum penting ini berlangsung di Balai Serindit, Kompleks Gubernuran Riau, Pekanbaru. (30 Juni 2025)
Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, membuka acara bertema “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)” ini. Turut hadir virtual perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PPN/Bappenas. Gubernur menyatakan Musrenbang ini momen krusial menyatukan visi pembangunan lima tahun ke depan, mengatasi tantangan seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan akses dasar, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada sektor primer.
Meski menghadapi tantangan, Riau mencatat kinerja ekonomi positif. Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi 4,65%, meningkat dari 3,65% pada periode sama tahun sebelumnya. PDRB Riau mencapai Rp1.112 triliun, tertinggi kedua di luar Jawa. IPM sebesar 75,67, dengan kemiskinan turun ke 6,36%, pengangguran 3,70%, dan rasio gini membaik ke 0,306.
Gubernur menekankan pembangunan harus memberi dampak nyata, tidak sekadar angka statistik. Visi “Riau Bedelau” dengan tagline “Merawat Tuah, Menjaga Marwah” diwujudkan dalam enam prioritas:
1. Pendidikan dan kesehatan berkualitas
2. Infrastruktur andal dan merata
3. Ekonomi berbasis hilirisasi
4. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan
5. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
6. Perlindungan budaya dan lingkungan
Pendekatan spasial diterapkan melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP):
* WP Bernilai: Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai
* WP Pilar Meranti: Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Kep. Meranti
* WP Gasing: Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi
Sorotan Bupati Pelalawan: Pengelolaan Pendapatan dan Inisiatif Daerah
Bupati Zukri menyampaikan pandangan strategis, menekankan esensi pengelolaan pendapatan daerah. “Yang terpenting bukan hanya besaran pendapatan, tetapi bagaimana mengelolanya secara tepat sasaran dan berkeadilan agar manfaat langsung dirasakan masyarakat,” tegas Zukri.
Ia mendorong inisiatif daerah mempercepat hilirisasi dan menetapkan proyek strategis. “Daerah harus proaktif menentukan proyek strategisnya sendiri, baru kemudian mendorongnya menjadi bagian Proyek Strategis Nasional (PSN), tak perlu selalu menunggu pusat,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, Zukri meminta dukungan untuk pembangunan Jalan Lintas Bono (Pelalawan-Indragiri Hilir) dan percepatan tol Pekanbaru–Rengat. Untuk pariwisata, ia ajukan pengembangan Istana Sayap Pelalawan sebagai ikon budaya Melayu dan prioritas strategis nasional, sejalan dengan kebijakan Kabupaten Pelalawan menerapkan satu hari berbahasa Melayu per pekan.
Terkait mitigasi bencana, Bupati mengusulkan pembangunan waduk baru di Pangkalan (Sumbar) dan Kampar Kiri, serta normalisasi sungai lewat pengerukan sedimentasi untuk penanganan banjir.
Menutup pernyataannya, Zukri mengajak kolaborasi provinsi-kabupaten menyelesaikan tata kelola kawasan hutan, khususnya sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), termasuk HPT dan HPK yang terkait tanah masyarakat. “Kerja sama konkret diperlukan untuk memastikan status lahan dan hak masyarakat secara adil,” pungkasnya. (Adv)
