Mengenai pembelian kendaraan dinas, Rifky menyatakan bahwa hal itu sebaiknya dilihat dari fungsi dan urgensinya, bukan dari simbolisme semata.
“Bila kendaraan yang digunakan sudah tidak layak, pengadaan yang baru adalah hal yang wajar demi mendukung mobilitas dan efektivitas kerja para pejabat daerah,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi pernyataan Desi yang menyebut kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat maupun partai pengusung kepala daerah.
“Pandangan seperti itu menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil jangka panjang. Justru kebijakan yang terencana baik dapat memberikan manfaat besar bagi warga,” tambah Rifky.
Sebagai pimpinan Forum Transparansi 08 Asta Cita, Rifky mendorong agar kritik terhadap kebijakan publik dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan kajian matang, bukan sekadar untuk membangun popularitas.
“Kita butuh kritik yang konstruktif, bukan sekadar retorika yang memperkeruh situasi. Pemikiran strategis dan solusi konkret jauh lebih dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa komentar tanpa landasan yang kuat hanya akan menciptakan opini negatif di tengah publik dan memperburuk kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
“Sebagai wakil rakyat, sudah sepatutnya menjaga integritas dan berpikir demi kepentingan jangka panjang masyarakat, bukan sekadar agenda politik sesaat,” tutupnya.
Rifky mengakhiri pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara menyeluruh dan berimbang, tidak hanya melalui kacamata efisiensi anggaran semata. (Red)
