Oleh: Joko Supriyadi M.T.
Literasi Aktual – Tahun 2025 menandai sejarah baru Kalimantan sebagai pulau yang menjadi tempat ibukota negara republik Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media nasional, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan IKN sudah siap menampung ASN Kementrian setelah idulfitri 2025 (Tempo, 2025).
Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga mulai berkomitmen untuk merampungkan pembangunan di IKN pada tahun 2028 (Detik, 2024).
Menurut Aprilia dan Supentri (2024), Pembangunan IKN ini dapat berdampak positif tidak hanya pada ekonomi Nasional tapi juga ekonomi Daerah sekitar IKN baik pada tahapan pembangunan ataupun pada tahapan sesudahnya.
Aprilia dan Supentri (2024) menyebutkan total anggaran pembangunan IKN sebesar adalah sebesar 466 Triliun. Sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menggelontorkan dana dari APBN sebesar Rp 75,8 triliun.
Ini artinya masih ada sekitar 390,2 Triliun lagi dana akan digelontorkan sepanjang 2025 sampai dengan 2028. Dana sebesar itu setara dana APBD Kalimantan Utara selama 300 tahun.
Dana sebesar itu tentunya dapat menggerakkan secara signifikan sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya seperti sektor transportasi dan sektor perhotelan dan real estate di daerah.
Setelah pembangunan IKN rampung, ada 970 ribu ASN kementrian yang akan pindah ke IKN (IKN, 2023), itu artinya pertambahan jumlah penduduk sekitar 7% dari total jumlah penduduk Kalimantan.
Sebagai gambaran kasar, belanja pegawai kementrian hingga oktober 2024 menurut kementrian keuangan adalah sekitar 242 Triliun Rupiah (Kontan,2024).
Jumlah sebesar itu merupakan pangsa pasar bagi berbagai produk yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang ada di Kalimantan. Belum lagi belanja non pegawai atau kebutuhan pemerintahan lainnya, seperti fasilitas pelengkap, kendaraan, rumah dinas, kebutuhan kantor, dan lainnya sebagainya.
Setelah beroperasi, tentunya IKN akan menyedot Investasi, sehingga kawasan bisnis dan industri baru juga akan muncul di sekitarnya. Para pelaku usaha akan menambah jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi sehingga menjadi pangsa pasar baru yang lebih besar baik bagi produk mentah ataupun produk jadi.
Pemerintah Daerah di Kaltim dan Kaltara perlu bekerjasama untuk menangkap peluang ekonomi yang luas dari pembangunan IKN tersebut.
Kerjasama ini secara khusus untuk memetakan tiga hal berikut:
1. Apa dan berapa yang dibutuhkan oleh IKN mulai dari tahapan pembangunan sampai operasional.?
2. Apa dan berapa yang perlu disupply oleh industri di Kaltim dan Kaltara baik secara langsung ataupun tidak langsung?
3. Apakah industri kaltim dan kaltara mampu memenuhi kebutuhan IKN tersebut. ?
Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah kebutuhan tidak langsung IKN. IKN butuh output dari sektor konstruksi, sementara sektor konstruksi itu butuh bahan baku dari sektor-sektor lainnya, dan sektor-sektor lainnya itu juga saling membutuhkan satu sama lain.
Misal, pada tahapan pembangunan ini IKN secara langsung membutuhkan jasa kontruksi untuk membangun infrastruktur dengan total anggaran 75 triliun rupiah. Di sisi lain, secara tidak langsung IKN pasti membutuhkan jasa transportasi untuk keperluan pengangkutan material, produk pertanian untuk keperluan konsumsi tenaga kerja konstruksi, jasa sektor kehutanan untuk memenuhi material kayu konstruksi, jasa pertambangan galian C untuk material pasir, jasa sektor minyak dan batu bara untuk bahan bakar, jasa percetakan dan sebagainya selain otu sektor-sektor ini juga membutuhkan bahan baku satu sama lain.
Selanjutnya,rantai pasok IKN-KALTIM-KALTARA perlu dipetakan sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui tidak saja apa yang diperlukan secara langsung namun juga secara tidak langsung oleh IKN.
Dengan demikian rantai pasok yang memadai dan stabil dapat diupayakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak kehilangan peluang.
Mungkin saja sektor kehutanan di Kaltim tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan di IKN, sehingga dapat dipenuhi oleh sektor kehutanan Kaltara.
Kebutuhan tenaga kerja juga sangat mungkin dipasok dari Kaltara. Begitu juga misalnya IKN membutuhkan bibit pohon untuk penghijauan, rotan untuk mebel, sarang burung untuk sajian tamu di restauran dan hotelnya, jasa ukiran tradisional untuk ornamen atau façade, paket wisata, dan banyak lagi yang mungkin tidak dapat dipenuhi Kaltim sendiri, maka dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan Kaltara. Bisa jadi sektor perbankan Kaltara tidak mampu memenuhi kebutuhan kredit pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi Kaltara, sehingga sektor perbankan di Kaltim bisa membantunya.
Sangat mungkin kebutuhan tidak langsung IKN sangatlah besar, sehingga ada sektor-sektor yang tidak mampu memenuhinya. Olehkarena itu, apabila hal ini dapat dipetakan, maka pemerintah Kaltim dan Kaltara dapat bekerjasama untuk memperkuat beberapa sektor tersebut agar peluang tidak hilang. Mekanisme penguatannya bisa berupa subsidi untuk penambahan modal kerja, pengurangan pajak, mendirikan perusahaan daerah, pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mengurangi ongkos distribusi dan lain sebagainya.
Pada kasus lain, ada sektor-sektor yang disebut sektor kunci, yakni yang paling banyak berperan dalam supply dan demand perekonomian di Kaltim-Kaltara. Sektor-sektor ini perlu juga diperkuat untuk menjamin stabilitas rantai pasok industri di wilayah tersebut.
Apabila sektor-sektor kunci ini terganggu, maka rantai pasok terganghu pula dan dapst menyebabkan penurunan produktivitas di seluruh sektor.
Suatu kerjasama yang serius juga diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor yang dianggap paling besar perannya dalam menghasilkan multipler effext yang besar bagi total output ekonomi, PDRB, penyerapan tenaga kerja, pendapatan pajak daerah, dan penurunan Kaltim dan Kaltara.
Sektor-sektor ini hanya dapat diidentifikasi setelah pemetaan dilakukan.
Upaya pemetaan kebutuhan dan hubungan antar ekonomi di Kaltim-Kaltara sebagaimana dimaksudkan di atas dapat dilakukan melalui suatu kajian ekonomi regional yang relevan, misalnya Analisis Input-Output Regional.
Analisis ini membutuhkan data transaksi antar sektor ekonomi. Semakin detail semakin bagus. Data transaksi antar sektor ekonomi ini di Indonesia biasanya hanya dikumpulkan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik dan disajikan dalam bentuk tabel yang dikenal sebagai tabel input-output.
Oleh karena itu, kerjasama regional di bidang ekonomi ini bisa dimulai dengan membuat tabel input-output regional dua wilayah yakni KALTIM – KALTARA.
Pemerintah daerah Kaltim dan Kaltara (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) perlu bekerjasama dengan Badan Pusat Statisik daerah untuk menyelenggarakannya karena kajian tersebut membutuhkan sumber daya yang cukup besar.
Demikianlah mengenai perlunya kerjasama regional antar Kaltim dan Kaltara untuk menangkap peluang pada pembangunan IKN.
Pembangunan IKN merupakan pangsa pasar bagi berbagai sektor ekonomi. Pemerintah daerah se-Kaltim-Kaltara harus menangkap peluang ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kerjasama regional di bidang ekonomi dapat dimulai dengan Analisis Input-Output Regional se-Kaltim-Kaltara (Pemprov dan Kabupaten/Kota). Pada tulisan berikutnya kami akan uraikan lebih lanjut mengenai Analisa tersebut
