Jakarta(LA) — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan menguatkan peran serta masyarakat dalam berbagai aksi lingkungan. Salah satu langkah strategis yang kini diandalkan adalah pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), lembaga di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dalam rangka mempercepat agenda pembangunan berkelanjutan, pemerintah tak lagi semata mengandalkan pendekatan struktural atau kebijakan top-down, melainkan mulai mengarusutamakan inisiatif masyarakat akar rumput. Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan harus diberi ruang, akses, dan fasilitas yang memadai untuk memperkuat gerakan mereka.
BPDLH menjadi instrumen utama dalam mendukung berbagai program dan aksi lingkungan yang digagas oleh masyarakat. Semangat kolaboratif ini sesungguhnya sudah mulai dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan, bahkan diperkuat, oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menariknya, pendanaan yang disalurkan BPDLH tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dikelola secara independen dan transparan melalui skema filantropi nasional dan internasional. Dana ini bersumber dari kerja sama bilateral, multilateral, serta kontribusi sektor swasta yang memiliki komitmen terhadap isu lingkungan.
Dengan mekanisme yang terbuka dan akuntabel, BPDLH diharapkan menjadi simpul strategis dalam mendorong aksi-aksi lingkungan di berbagai tingkatan—dari lokal hingga nasional. Pemerintah menargetkan partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas adat, perempuan, pemuda, hingga pelaku UMKM.
