JAKARTA, (LA) – Peneliti Citra Institut, Yusak, menilai Presiden Prabowo Subianto berhasil menjawab ekspektasi publik setelah dinamika sosial dan politik yang sempat mencuat pada Agustus lalu. Menurutnya, reshuffle kabinet, khususnya penggantian Menteri Keuangan, menjadi langkah strategis yang menandai keseriusan pemerintah dalam memperkuat pondasi ekonomi nasional.
“Langkah Presiden Prabowo mengganti Menkeu menunjukkan arah positif. Ia butuh orang-orang seperti Purbaya Yudhi Sadewa yang cepat tanggap menerjemahkan gagasan ekonomi-politiknya,” ujar Yusak, Jumat (17/10).
Yusak menyebut, dalam tahun pertamanya menjabat, Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata melalui implementasi sejumlah program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Sekolah Rakyat. Ketiga program itu, katanya, menjadi simbol komitmen pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat akar rumput.
“Masih banyak pekerjaan rumah, tapi secara garis besar, Presiden Prabowo berusaha memenuhi janji kampanyenya. Program-program sosialnya mulai berjalan dan memberikan dampak nyata,” katanya.
Secara ekonomi, lanjut Yusak, fundamental Indonesia masih terjaga kuat di bawah kepemimpinan Prabowo. Stabilitas makroekonomi dinilai tetap solid dan menjadi modal penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Ia juga menyoroti peran Badan Danantara Indonesia (Danantara) yang menjadi kunci optimalisasi aset negara dan penarik investasi strategis.
“Harapan besar ada pada Danantara. Jika dikelola dengan baik, lembaga ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, dan menstabilkan sektor industri,” jelasnya.
Diplomasi Global dan Konsolidasi Politik
Dalam konteks hubungan internasional, Yusak menilai diplomasi Indonesia di bawah Prabowo semakin diperhitungkan dunia. Ia menyinggung Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB yang mendapat sambutan luas dan menandai meningkatnya posisi strategis Indonesia di kancah global.
“Pidato Presiden di PBB yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga paling berpengaruh menunjukkan diplomasi kita makin dihormati,” ujarnya.
Namun demikian, Yusak mengingatkan pentingnya memperkuat stabilitas politik dalam negeri pasca kerusuhan Agustus lalu. Konsolidasi elite politik dinilai penting agar program prioritas nasional tidak terganggu.
“Prabowo perlu merapikan barisan inner circle-nya agar tidak terjadi tarik-menarik faksi. Dukungan elite saja tidak cukup; yang harus diperkuat adalah dukungan rakyat lewat kebijakan nyata,” tegasnya.
Birokrasi dan Reformasi Sistem Merit
Meski capaian positif mulai tampak, Yusak menilai efisiensi birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintahan Prabowo. Struktur kabinet yang besar, katanya, harus diimbangi dengan output kinerja yang jelas.
“Idealnya kabinet yang besar berbanding lurus dengan hasil kerja. Tapi realitanya, masih banyak tumpang tindih kewenangan dan rangkap jabatan. Ini yang perlu dibenahi,” ujar Yusak.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan merit system dalam pengisian jabatan strategis, baik di kementerian maupun BUMN.
“Reshuffle dan penempatan pejabat harus berbasis kinerja, bukan balas budi politik. Itu tantangan besar Prabowo untuk menjadikan efisiensi birokrasi sebagai realitas, bukan sekadar slogan,” tutupnya.
