Jakarta, (LA) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengajak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan isu gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan gender yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
“Saat ini adalah masa yang krusial bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Banyak data menunjukkan kualitas hidup perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki,” ujar Veronica.
Urgensi Integrasi Isu Gender
Veronica menyoroti pentingnya strategi pengarusutamaan gender, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan dokumen RPJMD yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
“Pembangunan berperspektif gender harus dilakukan secara holistik. Dampaknya akan terlihat dalam penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG),” tambahnya.
Pendampingan dan Sinergi Lintas Sektor
Kementerian PPPA memastikan akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD yang responsif gender, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan semua sektor pembangunan terintegrasi dengan perspektif gender.
“Kami juga akan memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga agar proses ini berjalan terpadu dan berkelanjutan,” kata Veronica.
Analisis Gender dan Konteks Lokal
