JAKARTA, (LA) — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pendirian family office di Indonesia, yang sebelumnya digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ketika masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Joko Widodo.
Purbaya menilai, rencana pembangunan lembaga pengelolaan kekayaan tersebut boleh saja dilakukan, asalkan tidak menggunakan dana negara.
“Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), dikutip dari Detik Finance.
Menurut Purbaya, pemerintah harus berfokus pada pengelolaan keuangan negara yang efisien dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa setiap alokasi APBN harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan untuk program yang belum jelas arah dan konsepnya.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pelaksanaannya juga harus tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja,” tegasnya.
Tidak Terlibat dalam Perencanaan Family Office
Purbaya juga mengklarifikasi bahwa Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam pembahasan atau perencanaan pembentukan family office. Ia bahkan mengaku belum memahami secara detail konsep yang dimaksud oleh DEN.
“Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau, saya doain saja. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat seperti apa konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujarnya.
Luhut: Family Office Tetap Berjalan
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa family office dirancang sebagai fasilitas investasi khusus di mana investor asing dapat menempatkan dana mereka tanpa dikenakan pajak, kecuali jika dana tersebut digunakan untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
Dalam pernyataannya akhir Juli 2025, Luhut memastikan rencana ini tetap berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan ditargetkan bisa beroperasi tahun ini.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden. Ya, kita harap tahun ini harus bisa,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7).
Kritik terhadap Sumber Pendanaan
Sikap tegas Menkeu Purbaya menegaskan arah kebijakan fiskal yang berhati-hati terhadap proyek berisiko tinggi. Pemerintah, kata dia, akan fokus pada program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi ekonomi rakyat, bukan proyek investasi yang berpotensi membebani kas negara.
Dengan demikian, perdebatan mengenai pendanaan family office kini memasuki babak baru—antara upaya menarik investasi asing dan menjaga disiplin fiskal agar APBN tetap sehat dan tepat guna.
