Jakarta, (LA) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam mempercepat pemulihan lingkungan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Dalam konferensi pers di Kantor KLH/BPLH, Jakarta Selatan, kedua menteri menegaskan komitmen penanganan melalui tiga pilar utama, yaitu:
- Pendekatan Berbasis Sains: Memanfaatkan riset terkini untuk mitigasi jangka panjang
- Evaluasi Tata Ruang: Meninjau kembali zonasi wilayah rawan bencana
- Penegakan Hukum: Memastikan kepatuhan regulasi lingkungan di wilayah terdampak.
“Atas arahan Bapak Presiden, kami melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka pemulihan sekaligus membangun ketahanan pascabencana di Sumatera. Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kami memperkuat penanganan karena sejumlah langkah telah dan sedang dilakukan secara bersama,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Selasa (23/12/2025).
Paparan tersebut menjelaskan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain perubahan tutupan hutan menjadi nonhutan yang cukup serius, kondisi geomorfologi di sebagian wilayah Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang masih labil, serta perubahan iklim berupa Siklon Tropis Senyar yang membawa curah hujan tinggi hingga ekstrem.
Kombinasi ketiga faktor tersebut memperparah dampak bencana di wilayah terdampak. Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH bersama Kemdiktisaintek merumuskan langkah penanganan berbasis sains dan teknologi yang mampu memproyeksikan potensi risiko bencana serta kebutuhan penanganannya.
