Namun, para pekerja menilai Disnakertrans Berau masih lemah dalam menjalankan fungsi pengawasannya, bahkan terkesan membiarkan kasus ini berlarut.
“Kalau pemerintah tidak tegas, hak kami tidak akan pernah dibayar,” kata mereka dengan nada kecewa.
Situasi ini juga memunculkan dugaan adanya perlindungan khusus terhadap perusahaan. Karena itu, para eks karyawan mendesak agar tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga kementerian terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Ketenagakerjaan turun tangan melakukan audit kepatuhan terhadap PT SMJ.
Kasus PT SMJ kini menjadi ujian serius: apakah Pemerintah Kabupaten Berau berani mengambil langkah tegas untuk melindungi hak-hak pekerja sesuai regulasi, atau justru membiarkan praktik buruk ini terus menghantui dunia kerja di sektor pertambangan?
(TS)
