Waris juga memaparkan bahwa perusahaan tambang tetap menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu perusahaan lain seperti perkebunan sawit perhotelan dan perbankan disebut belum memperlihatkan transparansi CSR yang memadai.
Dalam tanggapannya Rudi Parasian Mangunsong menyampaikan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan namun ia mengakui masih banyak ruang perbaikan. Rudi bahkan menyatakan kesediaannya mendorong pembentukan panitia khusus untuk memastikan data CSR dapat diakses publik secara jelas dan akurat. Menurutnya warga di wilayah lingkar tambang seperti Gunung Tabur Teluk Bayur dan Segah berhak mengetahui nilai CSR yang menjadi hak mereka.
Sesi tanya jawab berlangsung cukup panjang dengan banyak kritik dan pertanyaan tajam terkait PT Berau Coal maupun perusahaan tambang lainnya termasuk yang diduga semi legal. Peserta juga menyoroti pola perekrutan tenaga kerja yang dinilai masih mengabaikan prioritas terhadap tenaga lokal.
Peserta forum mendorong DPRD dan pemerintah daerah memperkuat regulasi serta melakukan evaluasi total terhadap program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM dan implementasi CSR perusahaan tambang. Selain itu sejumlah peserta meminta adanya pengawasan ketat terhadap layanan administrasi kependudukan agar pembuatan identitas bagi pendatang mengikuti aturan secara benar.
GM FKPPI Kaltim menegaskan bahwa forum diskusi ini akan dilanjutkan melalui pembentukan grup diskusi permanen sebagai wadah koordinasi berbagi data dan gagasan. Organisasi ini juga merencanakan pelaksanaan Diskusi Warkop Season Dua dengan melibatkan lebih banyak akademisi tokoh adat praktisi hukum dan perwakilan perusahaan.
