Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Menurut Budisatrio, delapan agenda prioritas nasional yang diusung Presiden mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. “Agenda prioritas itu meliputi ketahanan pangan, energi, program MBG, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, penguatan koperasi desa, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/8/2025).
Ia menekankan bahwa RAPBN 2026 merupakan rancangan perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo. “Anggaran ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Inilah bentuk konkret pelaksanaan amanat UUD 1945 dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Budisatrio mengungkapkan kerangka RAPBN 2026 menetapkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit dijaga di level 2,48% dari PDB. Ia menilai desain fiskal tersebut bersifat ekspansif namun tetap realistis.
“Untuk mencapai target, penerimaan perpajakan dan PNBP perlu diperkuat melalui digitalisasi dan tata kelola yang baik. APBN juga harus dikelola akuntabel dengan menekan potensi kebocoran dan meningkatkan efisiensi belanja agar setiap rupiah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” papar Budisatrio.
Menutup pernyataannya, Budisatrio menegaskan komitmen Fraksi Gerindra dalam mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Badan Anggaran DPR RI. “APBN adalah instrumen untuk mewujudkan amanat konstitusi. Kami akan memastikan delapan agenda prioritas Presiden benar-benar tercermin dalam UU APBN 2026 dan dijalankan sesuai visi Presiden,” tandasnya.
