GM FKPPI Kalimantan Timur, kata dia, mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut penting agar langkah penertiban tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
Selain itu, Bastian menekankan pentingnya membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dinilai sebagai kunci untuk mencegah konflik dan keresahan sosial di daerah.
Solusi yang diharapkan bukan sekadar penyitaan lahan atau pemasangan papan larangan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan status hukum lahan, mekanisme pengelolaan yang adil, serta perlindungan terhadap ekonomi rakyat kecil.
“Negara harus hadir dengan kebijakan yang tegas namun berkeadilan. Menata kawasan hutan jangan sampai mengorbankan rakyat kecil yang selama ini justru hidup berdampingan dengan alam,” tegas Bastian.
Sumber : Bastian, Ketua GM FKPPI Kaltim
Editor : Teguh S.H
Penerbit : Redaksi
