JAKARTA, (LA) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pagu anggaran kementeriannya untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp73,76 triliun. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Anggaran ini kami rancang sebagai instrumen pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, serta sebagai penggerak roda ekonomi nasional,” ujar Dody dalam pemaparannya.
Alokasi Prioritas: Jalan Nasional dan Ketahanan Air
Dari total anggaran, porsi terbesar diberikan kepada:
Ditjen Bina Marga: Rp28,7 triliun (36,83%) → untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan nasional.
Ditjen Sumber Daya Air: Rp18,8 triliun (25,5%) → untuk ketahanan pangan, bendungan, dan irigasi.
Ditjen Cipta Karya: Rp11,18 triliun (24,24%) → penyediaan air minum, sanitasi, dan perumahan.
Ditjen Prasarana Strategis: Rp5,05 triliun (13,12%) → pembangunan sekolah rakyat dan madrasah.
Sisanya tersebar di unit pendukung seperti BPSDM, Itjen, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, dan Bina Konstruksi.
Serapan Semester I Masih Rendah, Dody Janji Genjot Realisasi
Meski memiliki alokasi besar, Dody mengakui realisasi anggaran per 7 Juli 2025 masih di bawah target, yakni:
Keuangan: 29,21%
Progres fisik: 33,85%
Sebagai perbandingan, realisasi pada periode yang sama tahun lalu adalah 27,74% dan 34,38%.
“Kami optimis hingga akhir tahun nanti, realisasi anggaran akan menembus 93% keuangan dan di atas 90% fisik,” ujar Dody.
DPR Kritik Koordinasi Pusat-Daerah dan Lambatnya Perbaikan Infrastruktur
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti lambatnya progres dan lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan dan rehabilitasi infrastruktur.
“Jembatan Muara Lawai di Lahat ambruk karena kelebihan muatan batubara. Ini bukan semata soal jembatan, tapi gagal koordinasi lintas pihak,” tegas Lasarus.
Ia juga menyinggung lemahnya kapasitas keuangan daerah untuk memperbaiki jalan rusak.
“Jalan nasional dan daerah itu saling terkait. Jika rusak di satu sisi, dampaknya langsung terasa di ekonomi lokal,” katanya.
BMKG Ingatkan Anomali Cuaca, DPR Desak Percepat Infrastruktur Mitigasi Bencana
Komisi V juga mengingatkan pentingnya infrastruktur tanggap bencana, mengingat peringatan BMKG tentang potensi bencana hidrometeorologi selama kemarau panjang 2025.
“Banjir, longsor, dan angin kencang adalah risiko nyata. Kementerian PUPR harus hadir lebih cepat sebagai garda depan mitigasi,” tegas Lasarus.
Ia berharap Inpres percepatan pembangunan jalan daerah segera diimplementasikan untuk memperbaiki akses transportasi, terutama di daerah penghasil komoditas.
“Tanpa jalan yang layak, hasil panen seperti sawit bisa terbuang percuma. Infrastruktur bukan sekadar bangunan, tapi soal keberlanjutan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Pagu anggaran Kementerian PUPR 2025 membawa harapan besar untuk pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan ketahanan wilayah. Namun, tantangan masih ada—mulai dari realisasi rendah, lemahnya koordinasi, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana. Komitmen, kolaborasi lintas pihak, dan percepatan program menjadi kunci keberhasilan pembangunan ke depan.
