JAKARTA, (LA) – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut permasalahan sampah di kota-kota besar telah mencapai tingkat krisis dan membutuhkan langkah penanganan yang cepat dan inovatif.
“Tempat pembuangan sampah saat ini sudah krisis. Kita membutuhkan solusi yang efisien, berbiaya terjangkau, dan berbasis teknologi untuk mengurangi serta mengubah gunungan sampah menjadi energi baru,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
AHY mencontohkan, produksi sampah di DKI Jakarta mencapai 7.000–8.000 ton per hari, yang sebagian besar menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga mencapai jutaan ton. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan bencana lingkungan jika tidak segera ditangani.
“Sampah yang menggunung seperti gedung bertingkat itu bisa longsor saat banjir besar. Ini bukan sekadar masalah estetika kota, tetapi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah — mulai dari sistem pengumpulan, pemrosesan, hingga konversi sampah menjadi energi. Ia menyebut langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan lingkungan dan kesehatan publik.
“Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga tentang ketahanan kota dan keberlanjutan lingkungan hidup,” imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kemajuan signifikan dalam upaya penanganan krisis sampah nasional. Hingga saat ini, sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping telah ditutup atau direvitalisasi.
Capaian tersebut berkontribusi terhadap penurunan timbunan sampah nasional sebesar 21,85 persen, atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.
“Langkah ini merupakan bagian penting dari target RPJMN Presiden Prabowo, yaitu penyelesaian 51 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Untuk memperkuat langkah itu, KLHK juga membentuk Waste Crisis Center (WCC), yang berfungsi mengintegrasikan pemantauan kapasitas TPA secara real-time dan mempercepat penanganan di daerah berstatus darurat sampah.
